Yasonna Laoly Ajak Negara Asia Afrika Jadi Mitra Dialog Global

TRIBUNPAPUABARAT.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H Laoly mengajak, negara-negara Asia–Afrika yang tergabung dalam Asian–Africa Legal Consultative Organization (AALCO) mengambil langkah aktif untuk menjadi mitra dialog yang sejajar dengan organisasi lain di tingkat global.

Hal ini disampaikan Yasonna Laoly di depan para duta besar negara anggota AALCO dalam acara Breakfast Meeting yang digelar di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Pada kesempatan tersebut Yasonna menegaskan, bahwa AALCO sebagai organisasi antar-pemerintah di Asia Afrika memiliki kekuatan besar untuk menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di berbagai bidang.

Baca juga: Kemenkumham Papua Barat Ajak Warga Fakfak Daftarkan Hak Cipta dan Merek

Baca juga: Yasonna Laoly Promosi dan Mutasi 120 Pejabat di Kemenkumham

AALCO merupakan hasil dari KTT Asia–Afrika yang digelar di Bandung pada 1955 silam.

Setahun kemudian, organisasi ini resmi berdiri, dan sejak itu aktif mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian negara-negara anggotanya di berbagai bidang.
Seperti hukum internasional, hukum laut, hukum dagang, dan lain-lain.

Pembahasan isu dilakukan melalui forum tahunan (Annual Session) yang digelar di negara anggota  AALCO.

Tahun ini, The 61st AALCO Annual Session bakal digelar di Bali pada 16–20 Oktober 2023.

Menurut Yasonna, kegiatan ini menjadi wadah yang tepat bagi Indonesia dan negara anggota AALCO lainnya.

Untuk membahas isu penting terkait kebijakan hukum internasional dan menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di tingkat global.

"AALCO harus bisa menjadi mitra sejajar dengan organisasi global lain yang memiliki posisi tawar kuat. Kekuatan tawar ini menjadi penting agar kita tidak tunduk pada kebijakan yang merugikan kepentingan negara-negara Asia – Afrika,” kata Yasonna dalam siaran persnya.

Beberapa agenda pembahasan utama pada gelaran The 61st AALCO Annual Session antara lain, isu-isu terkait pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum dagang dan investasi internasional, asset recovery, dan hukum laut yang mencakup pula isu illegal fishing.

Terkait illegal fishing, Indonesia mengajukan concept note untuk mengkategorikan illegal fishing sebagai Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan terorganisir lintas negara.
Selama ini, isu illegal fishing dipandang sebagai masalah administratif dan bukan masalah hukum.

Pada Annual Session kali ini, Indonesia melalui Kemenkumham mendorong negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai kejahatan terorganisir.

Dampak finansial illegal fishing di Asia dan Afrika terbilang cukup besar.

Kerugian ekonomi akibat illegal fishing di wilayah ASEAN pada 2019 mencapai US$6 miliar.