Bupati Hermus Indou: Beban APBD 2024 Cukup Berat, Prioritaskan Program Berkualitas

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI –Bupati Manokwari Hermus Indou mengungkapkan, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2024 cukup berat.

Terutama dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024, yakni piIpres, pileg dan pilkada.

Serta, upaya akselerasi pembangunan infrastruktur strategis nasional di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.

Baca juga: Pelabuhan Marampa Siap Difungsikan Kembali, Hermus Indou Optimis PAD Manokwari Naik

Baca juga: Revitalisasi Pasar Sanggeng Dimulai, Hermus Indou: Jangan Mimpi Perubahan Kalau Tak Ada Pengorbanan

Di antaranya, pengembangan Bandara Rendani, revitalisasi Pasar Sanggeng, pelebaran jalan dalam Kota Manokwari, dan lainnya.

Sehingga agenda-agenda itu akan berimbas terhadap terkurasnya APBD 2024, untuk penanganan dampak sosial bagi masyarakat terdampak pembangunan.

Oleh sebab itu, Hermus Indou menekankan pentingnya menyusun APBD 2024 secara objektif dan berkualitas.

“Susun untuk pembangunan yang berdampak sebesar-sebesarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Hermus Indou saat memberi arahan dalam Persiapan Dialog Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Koordinasi Persiapan Dialog Kinerja Perangkat Daerah 2023, bertempat di sasana karya kantor Bupati Manokwari, Rabu (25/10/2023).

Ia meminta tiap organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Manokwari, menyelesaikan penyusunan program untuk dituangkan dalam APBD 2024 paling lambat 30 November 2023.

Selain itu, kata Hermus, APBD 2024 yang disusun mesti memprioritaskan aspek rasionalitas dalam mengatur belanja daerah.

Artinya, belanja pokok mesti lebih besar dibanding belanja penunjang.

Ia mencontohkan, dalam penanganan stunting di Manokwari sebagai salah satu isu strategis 2024,   maka belanja pokok mesti lebih besar dibanding belanja penunjang.

“Tahun 2024 kita juga akan fokus

peningkatan kualitas SDM, penurunan kemiskinan ekstrim, pemulihan ekonomi yakni pengendalian inflasi), peningkatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan investasi, serta kemandirian ekonomi dan fiskal daerah,” beber Hermus Indou.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manokwari Oktofianus Kambu menambahkan, pendapatan deerah Kabupaten Manokwari tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,459 triliun.

Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp127,873 miliar, transfer pusat Rp1,237 triliun dan transfer antar daerah sebesar Rp94,673 miliar.

Dana TKDD (transfer pusat) tahun 2024 dengan rincian, dan DAK fisik sebesar Rp111,283 miliar; DAK non fisik Rp142,739 miliar; dana desa Rp133,311 miliar; dana bagi hasil (DBH), Rp62,930 miliar; dana otonomi khusus, Rp168,227 miliar dan dana alokasi umum sebesar Rp618,791 miliar.

PAD Kabupaten Manokwari bersumber dari pajak daerah senilai Rp63,944 miliar, retribusi daerah sebesar Rp8,783 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebanyak Rp4,308 miliar.

“Ditambah lain-lain PAD yang sah sebesar Rp50,836 miliar,” ujar Oktofianus Kambu.

Ia memerinci, Dana Alokasi Umum  (DAU) Kabupaten Manokwari 2024 terdiri dari DAU umum Rp457,016 miliar; DAU pendidikan, Rp78,394 miliar; DAU kesehatan, Rp27,645; DAU pekerjaan umum Rp23,255 miliar; dana kelurahan (untuk 9 kelurahan di Manokwari) Rp1,8 miliar; dana formasi PPPK Rp30,679 miliar.

Penggunaan dana DBH Migas Otsus 2024 untuk Kabupaten Manokwari sebesar Rp 66,551 miliar dan dana tambahan infrastruktur (DTI) sebesar Rp20,775 miliar.

(*)