Keberatan Dana Otsus Dipangkas, Pemkab Manokwari Surati Pemprov Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Dana otonomi khusus (Otsus) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sekira lebih dari Rp 70 miliar.

Bupati Manokwari Hermus Indou menilai, pemangkasan dana otsus berimbas pada kualitas belanja dan kinerja pelayanan terhadap masyarakat di ibu kota Provinsi Papua Barat itu.

Sehingga, Hermus Indou mengaku, Pemda  Manokwari telah menyurati Pj Gubernur Papua Barat tentang usulan indikator lain dalam pembagian dan penerimaan dana bagi hasil (DBH) Otsus di Provinsi Papua Barat.

Baca juga: Romer Tapilatu Nilai Penggunaan Dana Otsus di Manokwari Cukup Baik

Baca juga: Peringati Hari Otsus, Marthen Wouw Nilai Pengelolaan Dana Otsus Belum Maksimal

Ia berharap, Pemprov Papua Barat maupun Kabupaten Teluk Bintuni sebagai kabupaten penghasil DBH migas (minyak dan gas bumi) dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis di Manokwari.

Selain itu, kata Hermus, pengembalian dana Otsus yang dipangkas pada tahun anggaran 2023, akan disampaikannya dalam forum asosiasi Pemerintah Kabupaten Provinsi Papua Barat yang diagendakan terselenggara Januari 2024.

"Supaya dana Otsus yang dipotong tahun ini bisa dikembalikan di tahun depan," ungkap Hermus Indou kepada media, di Manokwari, pada Selasa (28/11/2023).

Menurut Hermus, ada alternatif lain selain pemangkasan anggaran Otsus untuk mendanai keempat daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua.

Ia berpendapat, Pemerintah Pusat mestinya menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk keempat provinsi pemekaran di Tanah Papua.

"Asumsi anggaran kita yang dulu fiskal daerahnya meningkat, justru pada tahun ini menurun," ujar Hermus Indou.

Padahal, lanjut dia, beban anggaran pada tahun 2024 jauh lebih berat dibanding tahun 2023.

Pemkab Manokwari masih terus berfokus pada pembebasan lahan proyek infrastruktur strategis.

Di samping itu, Pemkab Manokwari wajib mengalokasikan anggaran untuk mendukung perhelatan Pesta Demokrasi 2024.

Dana tersebut akan diberikan kepada KPU, Bawaslu maupun sebagai dukungan pengamanan Pemilu dan Pilkada oleh TNI/Polri.

"Untuk itu saya memohon pengertian dan juga pemahaman dari seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari," tutur Hermus Indou.

"Sekiranya ada aspirasi ataupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang belum dibantu oleh Pemerintah Manokwari, ya kita tetap bersabar dan bersyukur karena memang kondisi keuangan kita mengalami penurunan dan tidak seperti biasanya," jelasnya.