Berita Manokwari

BPKAD Manokwari Akui Serapan Anggaran 2023 Tak Bisa 100 Persen, Ini Penyebabnya

ada beberapa faktor yang menyebabkan penyerapan APBD berjalan lambat. Kapasitas fiskal Kabupaten Manokwari ditopang oleh dana transfer dari pempus

Tribunpapuabarat.com//Kresensia Kurniawati Mala Pasa
BPKAD MANOKWARI - Plt Kepala BPKAD Kabupaten Manokwari Corneles Edison Wondiwoi diwawancarai di ruang kerjanya, di Manokwari, Kamis (30/11/2023). Ia mengaku, penyerapan APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2023 bisa lebih dari 90 persen pada akhir tahun nanti. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari mengaku, serapan anggaran tak mampu mencapai 100 persen hingga 31 Desember 2023.

Total APBD (termasuk perubahan) Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,663 triliun.

Kendati begitu, Plt Kepala BPKAD Kabupaten Manokwari Corneles Edison Wondiwoi merasa optimis, penyerapan anggaran bisa memenuhi lebih dari 90 persen atau mendekati 100 persen.

Baca juga: Serapan APBD 2022 Papua Barat Belum 50 Persen, Paulus Waterpauw: Terus Kita Pacu

Baca juga: Serapan Anggaran Pemprov Papua Barat Belum 50 Persen, Ini Kata Melkias Werinussa

Hingga akhir November 2023, ia mengaku penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2023 sudah hampir 80 persen.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan penyerapan APBD berjalan lambat.

Kapasitas fiskal Kabupaten Manokwari ditopang oleh dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Tetapi, dana perimbangan dari Pemerintah Pusat justru masuk ke kas daerah menjelang akhir tahun.

Ditambah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Manokwari terlambat menyiapkan kontrak, lelang dan lainnya, menyebabkan penyerapan anggaran tidak sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

"Sampai tri wulan keempat (Oktober hingga Desember) baru action (bertindak)," ungkap Corneles Edison Wondiwoi saat diwawancarai media, di Manokwari, Jumat (1/12/2023).

Kepala Bidang Anggaran BPKAD Manokwari, itu menyebut, tersisa satu bulan efektif untuk penyerapan APBD Kabupaten Manokwari.

Dalam kurun itu, ia mengaku bisa terserap maksimal melalui realisasi gaji pegawai setiap bulan senilai Rp25 miliar.

Pemda Manokwari juga mesti membayar angsuran tiap bulan untuk pinjaman daerah di Bank Papua senilai Rp3,7 miliar.

Pencairan dana hibah ke KPU Kabupaten Manokwari senilai Rp20 miliar, serta pengeluaran daerah lainnya.

Ia mengaku, sumber pendanaan daerah pad akhir tahun anggaran 2023 berasal dana alokasi umum (DAU) block grant terakhir untuk gaji Desember, dana alokasi khusus (DAK) tahap III dan dana bagi hasil.

"Kita berusaha walaupun pengeluaran besar tetapi kas tetap terjaga sampai akhir tahun," ungkapnya.

Untuk diketahui, dalam APBD Perubahan Kabupaten Manokwari TA 2023 yang telah disetujui, pendapatan daerah Kabupaten Manokwari sebesar Rp1,663 triliun.

Dengan rincian pendapatan asli daerah Rp127,873 miliar, pendapatan transfer Rp1,423 triliun, dan pendapatan daerah yang sah Rp50 miliar.

Lalu, pembiayaan netto perubahan APBD 2023 sebesar minus Rp39,044 miliar.

Dengan rincian penerimaan pembiayaan disepakati sebesar Rp2,645 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun lalu.

Serta, Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp41,690 miliar yang diarahkan untuk penyertaan modal pada Bank Papua dan pembayaran pokok hutang Pemda pada Bank Papua.

Selisih antara pendapatan dan belanja daerah pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 yang merupakan surplus sebesar Rp39 miliar.

Sehingga, SILPA perubahan tahun anggaran 2023 adalah nihil.

(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved