Jabatan Kadis DPMK Kaimana Lowong, Bupati Freddy Thie: Ada Kejutan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA – Pasca ditetapkannya AMP sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kaimana lowong.

Saat dikonfirmasi wartawan terkait jabatan kadis PMK Kaimana yang lowong, Bupati Freddy Thie hanya mengatakan, sudah menyiapkan figur yang bakal mengisi jabatan tersebut.

“Mudah-mudahan ada kejutan, tapi kalau orang dalam mohon maaf, kita mau dari luar yang minimal mengerti masalah pemerintahan dan lain-lain. Agar tidak beda-beda jauh dan tidak butuh waktu yang terlalu lama untuk penyesuaian,” ungkap Bupati kepada wartawan di Gedung Pertemuan Krooy, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Insentif Perangkat Kampung di Kaimana Belum Dibayarkan Selama Enam Bulan

Baca juga: BREAKING NEWS - Kepala Kampung Palang Kantor DPMK Kaimana

Bupati Freddy menjelaskan, yang dimaksud orang luar ialah, ASN Pemkab Kaimana namun bukan dari DPMK.

"Proses ini harus lebih cepat, karena kita dikejar pencairan dana desa, honor aparat apalagi mau hari raya natal. Jadi orang yang kita tempatkan ini yang langsung kerja,” ujarnya.

Selain jabatan Kadis PMK, Bupati Freddy Thie juga telah menyiapkan empat kepala dinas lainnya pasca purna tugasnya pejabat sebelumnya.

Keempat pejabat tersebut ialah, asisten I Setda Kaimana, kepala Dinas Perikanan, kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta kabag umum Setda Kaimana.

"Empat pejabat pengganti sudah ada dan SK pengangkatannya sebagai pelaksana tugas segera diserahkan," pungkasnya.

Sementara itu, sejumlah kepala desa/kampung di Kaimana, Papua Barat melakukan pemalangan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kaimana, Selasa (5/12/2023).

Pantauan TribunPapuabarat.com di lokasi, pemalangan tepat di depan pintu masuk ke dalam kantor DPMK.

Pemalangan dengan menggunakan dua batang bambu dan disilang dibagian pintu masuk.

Kepala Desa Trikora, Simeone Mudeheru mengatakan pemalangan karena pelayanan di Kantor DPMK, pascaditetapkan Sekretaris DPMK sebagai tersangka dugaan korupsi penggunana Alokasi Dana Kampung (ADK) tidak berjalan dengan baik.

“Sehingga kami minta agar pemerintah daerah Kaimana cepat menunjukan pimpinan di kantor ini. Supaya cepat memproses kami punya anggaran kampung,” tegas Mudeheru kepada TribunPapuabarat.com di Kantor DMK Kaimana.

Dikatakan Mudeheru pemalangan yang dilakukan pihaknya tidak ada maksud lain, terutama untuk melumpuhkan aktivitas pelayanan di kantor itu.

Dia juga mengatakan untuk berkas adminitrasi pencairan dana kampung sudah dimasukan para kepala kampung.

Pantauan TribunPapuabarat.com di lokasi, dengan adanya pemalangan ini pegawai pada Kantor DPMK, meninggalkan kantor melalui pintu bagian belakang.

Sementara para kepala desa menuju ke Kantor Bupati Kaimana.

(*)