Peringatan Otda Tahun 2024, Jacob Fonataba Ungkap Pemda Terus Data Potensi Ekonomi Hijau Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-28 tahun 2024 menjadi momentum pelecut bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus mendata potensi ekonomi hijau sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pemaknaan tersebut selaras dengan tema yang diusung dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28, "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat".

Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Yacob Fonataba, setelah memimpin upacara bendera peringatan Hari Otonomi Daerah di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (25/4/2024).

Selain pimpinan OPD dan ASN lingkup Pemprov Papua Barat, hadir juga Forkopimda Provinsi Papua Barat, seperti Kabinda Papua Barat Mayjen TNI Daru Cahyono, Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Yusuf Ragainaga, Kakanwil Kemenkumham Papua Barat Piet Bukorsyom, perwakilan Polda Papua dan lainnya.

"Lingkungan yang sehat tercipta ketika masyarakatnya bisa mandiri," katanya.

Baca juga: Momen Hari Otonomi Daerah 2024 di Fakfak Papua Barat, Ali Hindom Sentil Soal SDM di Papua

Ia menyatakan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan pemerintah daerah menata program pembangunan secara berkelanjutan.

Esensi otonomi daerah, ucapnya, adalah intervensi program pemerintah membuat sumber-sumber usaha mendatangkan pendapatan bagi masyarakat.

Ia mencontohkan, Provinsi Papua Barat memiliki potensi ikan laut yang cukup besar.

Lalu, menjadi tugas Pemda Papua Barat mengelola potensi kelautan tersebut, termasuk mewadahi kelompok nelayan.

"Produk tangkapan laut juga diatur secara sistematis, tercatat dan bisa memberikan pendapatan," ujar Yacob Fonataba.

Menurut dia, untuk mengimplementasikan pembangunan berbasis ekonomi hijau niscaya dibutuhkan kolaborasi antarOPD.

Baca juga: Jacob Fonataba: Pembangunan BLK di Mansel Masuk Tahap Finalisasi

Dalam bidang perikanan, misalnya, walau sudah ada OPD teknis, hasil laut ketika dipasarkan akan melibatkan Disperindag dan Dinas Koperasi dan UKM yang membina koperasi nelayan.

"Perencanaan yang dibuat Bappeda diturunkan ke DPA masing-masing ditambah transfer dari pusat. Kita tidak bekerja sendiri-sendiri," kata Yacob Fonataba.

Ia menyebut, perencanaan program pembangunan dalam kerangka Otonomi Daerah akan dikupas tuntas dalam Musrenbang Provinsi Papua Barat yang diagendakan pada Senin (29/4/2024).