BKKBN: 23.910 Keluarga di Papua Barat Berisiko Stunting

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua Barat melaporkan, pada 2023 ada 23.910 keluarga berisiko stunting yang tersebar di tujuh kabupaten.

Kepala BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollo mengatakan, keluarga berisiko stunting ini setara 34,08 persen dari 70.161 jumlah keluarga di Provinsi Papua Barat.

Sementara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting Papua Barat pada 2023 sebesar 24,8 persen atau turun 5,2 persen dari tahun sebelumnya, yakni 30 persen pada 2022.

Baca juga: BKKBN Papua Barat Gencar Baksos KB untuk Cegah Kasus Stunting Baru

Baca juga: Pemkab Fakfak Launching Program Dashat untuk Tekan Stunting 

“Kabupaten Manokwari dengan jumlah keluarga terbanyak dari enam kabupaten lain, yakni 19.417 juga memiliki keluarga berisiko terbanyak, yaitu 5.990,” ungkap Philmona Maria Yarollo dalam pra rapat kerja daerah (Rakerda) program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2024, bertempat di Swiss-Belhotel Manokwari, pada Selasa (21/5/2024).

Ia menjelaskan, BKKBN menyasar keluarga yang punya anak baduta (0-23 bulan) dan balita (24-59 bulan), pasangan usia subur (PUS), dan pasangan usia subur hamil.

Penapisan keluarga berisiko stunting berdasarkan indikator fasilitas lingkungan tidak sehat, PUS 4 terlalu dan bukan peserta KB modern.

Fasilitas lingkungan tidak sehat di antaranya, keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak dan keluarga tidak mempunyai jamban yang layak.

PUS 4 terlalu terdiri dari terlalu muda, umur istri terlalu kurang dari 20 tahun; terlalu tua, umur istri 35-40 tahun; terlalu dekat, jarak kehamilan berikut kurang dari dua tahun; terlalu banyak, memili anak lebih dari sama dengan tiga anak.

Ia menyebut, dari 95.409 jumlah keluarga di Provinsi Papua Barat Daya, ada 28.185 keluarga berisiko stunting atau 29,54 persen dari jumlah keluarga.

Kota Sorong memiliki keluarga berisiko stunting terbanyak yakni 8.436 dari 31.527 jumlah keluarga.

“Kami BKKBN Provinsi Papua Barat tidak dapat bekerja sendiri untuk melaksanakan program bangga kencana dengan tiga pilarnya yaitu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana ditambah lagi dengan program percepatan penurunan stunting,” urainya.

Ia menyampaikan, dari tujuh kabupaten se-Papua Barat, selain Manokwari yang datanya belum masuk, hanya Kabupaten Fakfak yang justru mengalami kenaikan 1,5 persen dari prevalensi stunting pada 2022 prevalensi stunting sebesar 29 persen.

Penurunan prevalensi stunting cukup signifikan terjadi di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dari tahun 2022 sebesar 51,5 persen turun 16,8 persen jadi 34,7 persen pada 2023.

Disusul Kabupaten Manokwari Selatan yang prevalensi stunting turun 6,8 persen pada 2023 menjadi 2023 menjadi 20,4 persen.

Tak beda jauh, Kabupaten Teluk Wondama juga prevalensi stunting turun 6,4 persen menjadi 19,7 persen pada 2023.