Selasa, 21 April 2026

Berita Manokwari

Kantor Pertanahan Manokwari Komitmen Terapkan Digitalisasi Dokumen

Tetapi, Kepala Kantah Manokwari Subur Maksun mengakui, jumlah pegawainya belum efektif untuk menerapkan layanan elektronik.

Tayang:
zoom-inlihat foto Kantor Pertanahan Manokwari Komitmen Terapkan Digitalisasi Dokumen
Tribunpapuabarat.com//Kresensia Kurniawati Mala Pasa
PERTANAHAN MANOKWARI – Kepala Kantor Pertanahan Manokwari Subur Maksun 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Kantor Pertanahan (Kantah) Manokwari, Provinsi Papua Barat berkomitmen menerapkan digitalisasi dokumen pertanahan secara keseluruhan.

Tetapi, Kepala Kantah Manokwari Subur Maksun mengakui, jumlah pegawainya belum efektif untuk menerapkan layanan elektronik.

Lantaran, saat ini Kantah Manokwari hanya memiliki 17 pegawai aparat sipil negara (ASN).

Baca juga: Kantor Pertanahan Manokwari Terapkan Tujuh Layanan Prioritas, Percepat Pembuatan Dokumen

Baca juga: Kantor Pertanahan Manokwari Akui Masih Ada Warga yang Tolak Sertifikat Gratis PTSL

Jumlah ini membuat Kantah Manokwari terhitung sebagai Kantah yang berlokasi di ibu kota provinsi, namun jumlah pegawai paling sedikit di seluruh Indonesia.

“Idealnya untuk Kantah tingkat ibukota provinsi seperti Manokwari ini  jumlah pegawai ASN antara 30-40 orang. Bahkan Kantah di Bali sampai 150 orang,” ujar Subur Maksun di Manokwari, Minggu (26/5/2024).

Ia menyebut, Kantah Manokwari secara bertahap mulai menerapkan digitalisasi atau layanan elektronik dokumen pertanahan sesuai mandat Kementerian ATR/BPN.

Beban kerja Kantah Manokwari pun otomatis berbasis layanan elektronik. Sehingga, ucapnya, Kantah Manokwari telah menyurat ke Kantor Wilayah BPN Papua Barat untuk meminta tambahan pegawai.

Terlebih, untuk penerapan layanan elektronik sertifikat, pegawainya harus memasukan satu demi satu setiap dokumen pertanahan ke sistem digital. Sehingga membutuhkan kerja keras seluruh pegawai Kantah Manokwari.

“Ke depannya seluruh sertifikat tanah akan digital, sehingga tidak ada lagi sertifikat dalam bentuk fisik. Tapi hal itu kita terapkan bertahap,” jelasnya.

Ia menyampaikan, penerapan layanan elektronik menjadi langkah dari Kementerian ATR/BPN yang ingin menuju standar pelayanan dunia di sektor pertanahan.

Sehingga, membuat kepastian dan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia menjadi naik dan banyak investasi yang datang.

“EoDB tertinggi di Singapura dan banyak investor masuk ke Singapura. Harapannya Indonesia bisa seperti itu. Dengan layanan elektronik bidang pertanahan semua lebih cepat dan lebih pasti dari pada sebelumnya,” tandasnya.

(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved