KPPN Manokwari Dorong Pemda Akselerasi Penyaluran TKD DAK Fisik dan Dana Desa yang Optimal

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Papua Barat mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah kerjanya untuk mengakselerasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) jenis dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa yang optimal.

Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso mengatakan, secara total kinerja penyaluran TKD Tahun 2023 mencapai angka Rp11,539 triliun atau 99,58 persen dari alokasi sebesar Rp11,588 triliun.

Meskipun pencapaian cukup tinggi, ucapnya, terdapat alokasi pada tiga kelompok TKD yang tidak terserap dengan optimal atau di bawah 100 persen, yaitu pada jenis dana bagi hasil, DAK fisik, dan DAK non fisik.

Baca juga: Polres Kaimana Raih Penghargaan dari KPPN Fakfak

Baca juga: KPPN Manokwari Minta Pemda Maksimalkan DAK Fisik, Asyik Fauzi: Pagu Sudah Tersedia

Hal itu diungkapkannya dalam rakor pengelolaan TKD dan keuangan daerah tahun anggaran 2024, bertajuk “Kawal Penyaluran TKD yang Akurat, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, bertempat di aula kasuari Gedung Keuangan Negara Manokwari, Senin (27/5/2024).

“Serta, terdapat beberapa penyaluran TKD oleh Pemda yang diajukan menjelang atau di akhir batas waktu pengajuan,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima TribunPapuaBarat.com, di Manokwari, Selasa (28/5/2024).

Ia melaporkan, hingga 22 Mei 2024, capaian dan progress kinerja penyaluran TKD tahun anggaran 2024 di lima pemerintah kabupaten dan Pemprov Papua Barat untuk kelompok DAK Fisik dan dana Otsus masih nol persen.

Kelima pemerintah kabupaten masuk lingkup KPPN Manokwari, di antaranya Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Kendati begitu, ucapnya, KPPN Manokwari memberi apresiasi “Kasuari Award” bagi Pemda Manokwari yang memiliki kinerja terbaik dalam keseluruhan pengelolaan DAK Fisik maupun Dana Desa pada tahun anggaran 2023.

Dalam kesempatan yang sama, KPPN Manokwari bersama Pemda mitra kerja menandatangani piagam kesepahaman yang diberi nama “Kasuari Charter”.

Piagam berisi komitmen bersama mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas dan berkualitas, serta penyaluran transfer ke daerah yang akseleratif guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah Bumi Kasuari.

Hadir dalam kesempatan itu, para stakeholder pengelolaan TKD di tingkat daerah yang meliputi jajaran pimpinan Kemenkeu, instansi pemerintah daerah, perbankan, dan pengelola dana PFK.

Ia menjelaskan, rakor berguna untuk mengawal pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024, implementasi HKPD sesuai UU No.1 Tahun 2022, perubahan dan dinamika kebijakan teknis TKD, implementasi Tusi dan peran baru Ditjen Perbendaharaan, momentum Harkitnas ke-116 & Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 TA 2024.

“Harapan yang ingin dicapai dari kegiatan rakor ini adalah manfaat APBN melalui TKD dapat bisa segera dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat, khususnya untuk masyarakat pada Papua Barat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada tahun anggaran 2024, Provinsi Papua Barat menerima alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp17,25 triliun.

Sebesar Rp11,35 triliun merupakan alokasi TKD dan Rp5,9 triliun untuk belanja kementerian/lembaga.

Alokasi TKD meliputi dana bagi hasil (DBH) Rp3,24 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp4,32 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp828,21 miliar, DAK nonfisik Rp511,31 miliar, dana insentif fiskal Rp14,41 miliar, dana otonomi khusus Rp1,75 triliun, serta dana desa Rp681,14 miliar.

(*)