Beruta Fakfak

Nembukteb, Kampung Pertama Laporkan Realisasi Pelaksanaan APBK 2024 di Fakfak Papua Barat

Pelaporan tersebut dilakukan dalam musyawarah kampung yang digelar beberapa waktu lalu di Balai Kampung Nembukteb, Distrik Kramongmongga. 

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Libertus Manik Allo
Istimewa
Musyawarah kampung Nembukteb membahas laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) semester 1 tahun anggaran 2024 yang digelar di Balai Kampung beberapa waktu lalu. Kampung Nembukteb menjadi yang pertama melaporkan realisasi pelaksanaan APBK 2024 di Fakfak, Kamis (13/6/2024). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Nembukteb menjadi kampung pertama yang telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) semester 1 tahun anggaran 2024. 

Pelaporan tersebut dilakukan dalam musyawarah kampung yang digelar beberapa waktu lalu di Balai Kampung Nembukteb, Distrik Kramongmongga. 

"Kegiatan musyawarah kampung untuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBD semester 1 tahun 2024 ini tentu sangat penting untuk dilakukan," ujar Sekretaris Kampung Nembukteb, Thomas Remetwa kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak, Kamis (13/6/2024).

Baca juga: DPMK Mansel Papua Barat: Dana Desa Tahap Satu Segera Cair, Paling Lambat 15 Juni 2024

Baca juga: Umar Alhamid: Realisasi Penyaluran Dana Kampung di Kabupaten Fakfak Capai 60 Persen

Thomas mengatakan, penting untuk dilakukan terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

"Ada 3 prinsip yang harus kita pedomani yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif," rincinya. 

Ia mengemukakan, dalam musyawarah kampung pihaknya juga telah mempresentasikan penggunaan atau penyerapan anggaran untuk program-program saja sebagai bentuk transparansi. 

"Penyusunan APBK itu memang semua kita transparan kepada masyarakat, sehingga mereka tahu dalam penyusunan program yang masuk baik itu program prioritas dan tambahan," katanya. 

Dalam kesempatan itu, Thomas menyebutkan realisasi pelaksanaan APBD Kampung Nembukteb semester 1 tahun anggaran 2024 sekira berjumlah Rp 500 juta lebih.

"Bersumber dari APBD senilai Rp 200 juta lebih, sedangkan APBD sebesar Rp 300 juta lebih," bebernya. 

Lebih lanjut dikatakannya, APBD dipakai untuk pembayaran insentif aparat. 

Sedangkan anggaran yang bersumber dari APBN dikatakannya dipakai untuk pengentasan stunting dan program prioritas lainnya.

Dirinya mengutarakan, masyarakat Kampung Nembukteb tahu betul program apa saja yang dimasukkan melalui musyawarah kampung yang telah diadakan itu.

"Mulai dari program air bersih, ketahanan pangan, pembukaan lahan, stunting, dan beberapa program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini," ucap Thomas. 

Sementara itu, Plt Kepala Distrik Kramongmongga, Miswanto saat dikonfirmasi Tribun membenarkan telah dilakukan musyawarah kampung untuk laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) semester 1 tahun anggaran 2024. 

"Tentu Kampung Nembukteb ini menjadi yang pertama di Fakfak dan pada prinsipnya kita memulai transparansi demi mewujudkan tertib anggaran, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung," imbuhnya.

(*) 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved