Berita Papua Barat
Pemprov Papua Barat Siap Turun Tangani Stunting di Tiga Kabupaten, Berikut Jadwal dan Lokasinya
Keperluan yang dimaksud seperti susu, makanan tambahan dan hal lain yang diperlukan agar penurunan stunting tercapai.
Penulis: R Julaini | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Satuan Tugas Percepatan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Papua Barat menargetkan tiga kampung melakukan intervensi tengkes atau stunting.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat, Yacob S. Fonataba menyebutkan, tiga kampung itu ialah Kampung Sumber Boga di Kabupaten Manokwari, Kampung Ambreso di Kabupaten Manokwari Selatan.
Terakhir yakni Kampung Minyambouw di Kabupaten Pegunungan Arfak.
Baca juga: Dinkes Mansel Papua Barat Gelar Workshop Catin: Upaya Pencegahan Stunting Sejak Dini
Baca juga: Iwan Butar Butar: Pendataan Stunting di Mansel Papua Barat Capai 98 Persen
Ia memastikan Pemprov Papua Barat akan turun ke lokasi sesuai jadwal yang sudah disusun sebelumnya.
"Di Sumber Boga intervensi stunting dilakukan 18 Juli, Ambreso 19 Juli dan Minyambouw 20 Juli," sebut Yacob Fonataba, Selasa (16/7/2024).
Kata Yacob Fonataba, Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem akan menyediakan keperluan-keperluan untuk intervensi stunting.
Keperluan yang dimaksud seperti susu, makanan tambahan dan hal lain yang diperlukan agar penurunan stunting tercapai.
Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGM) mencatat, persentase stunting di Papua Barat saat ini mencapai 24,58 persen.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo berharap stunting bisa turun hingga 14 persen.
Namun, Pemprov Papua Barat, kata Yacob Fonataba menginginkan stunting di Papua Barat turun hingga nol persen atau tidak ada lagi kasus stunting.
Demikian ia berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di provinsi maupun kabupaten bisa bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang baik.
"Penanganan stunting ini, perlu adanya kerja sama lintas sektor mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah maupun kementerian atau lembaga," tandasnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.