Program Transmigrasi ke Papua, Lamek Dowansiba: Hal Terpenting Saat Ini Meningkatkan Mutu Pendidikan

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat Lamek Dowansiba mengkritik rencana program transmigrasi ke Papua.

Lamek sapaan akrabnya, mengkhawatirkan program tersebut bakal menambah beban bagi masyarakat Papua.

Sebab sambung pria yang aktif di dunia literasi ini, Tanah Papua memiliki kompleksitas persoalan.

Baca juga: Lamek Dowansiba: Pendidikan Merupakan Kebutuhan Dasar Bukan Sebagai Pelengkap Pembangunan

Baca juga: Lamek Dowansiba: Rumah Baca Jadi Solusi Tingkatkan Minat Baca Anak-anak

"Saya pikir Pak Prabowo harus bijak melihat hal itu, kemudian bisa mengutus tim khusus yang memang dibentuk untuk kaji kembali soal wacana transmigrasi," kata Lamek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024). 

Lanjut Lamek, ia juga khawatir program transmigrasi yang diwacanakan Presiden Prabowo akan memicu naiknya eskalasi politik di Tanah Papua.

"Karena kalau ini bertambah lagi (jadi beban daerah), saya khawatir menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Saya pikir ini harus dikaji," ujar Lamek.

Lamek menegaskan, kritikan terhadap wacana program transmigrasi bukan menandakan dirinya antipati terhadap pembangunan yang digagas pemerintah. 

Namun, Lamek Dowansiba meminta agar program tersebut dikaji lebih dalam.

"Harus dilihat secara baik, apakah itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Papua atau tidak untuk menjawab kompleksitas persoalan di sana," ucapnya. 

Lamek menyarankan, agar program yang dibuat pemerintah harus menjawab kebutuhan masyarakat daerah.

Sebab, sambung Lamek Dowansiba, hal terpinting bagi pemerintah saat ini adalah  meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Papua. 

"Dengan orang berpendidikan baik, pasti dia bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, kemudian penindasan," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo memecah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 

Sebagai Menteri Transmigrasi, Iftitah mengaku, kementeriannya mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk mengadakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama Papua. 

"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dalam konteks lebih besar," kata Iftitah dalam upacara serah terima jabatan Menteri Transmigrasi, Senin (21/10/2024), dikutip dari Antaranews.