BPKAD Kaimana Gelar Pelatihan Akutansi Pelaporan dan Sistem Informasi untuk PPK dan Bendahara OPD

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaimana, Papua Barat, menggelar pelatihan Asistensi Penatausahaan dan Akutansi Pelaporan (AKLAP) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). 

Pelatihan yang dibuka oleh Plt Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada, itu dikhususkan untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Krooy, Kabupaten Kaimana, sejak Rabu (13/11/2024). 

Bimtek yang berakhir pada Kamis (14/11/2024) itu menghadirkan narasumber dari Dirjen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Kepala BPKAD Kaimana, Arsami, mengatakan bimbingan teknis (bimtek) ini berkaitan dengan penganggaran dan pelaksanaan anggaran. 

Pada 2024, ucapnya, pihaknya baru memulai kegiatan penatausahaan khususnya di pemerintah Kabupaten Kaimana.

Baca juga: BPKAD Manokwari: Belanja yang Transparan, Kartu Kredit Pemerintah Daerah Berlaku Awal 2024

Bimtek juga untuk para OPD-OPD secara keseluruhan, sampai tingkat distrik terkait dengan penatausahaan. 

"Kami harus konsisten dengan regulasi yang ada, untuk tahun anggaran 2025 hukumnya wajib bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan SIPD penatausahaan keuangan," ujar Arsami.

Plt Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada, mengatakan pelatihan ini didasarkan pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. 

Ia berharap pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Kaimana. 

"Saya mengharapkan kepada seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin efisien, efektif dan transparan," tegas Plt Bupati.