Gerindra: Pemerintahan Prabowo-Gibran Belum Fokus Pembukaan DOB

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Wakil Ketua DPD Gerindra Papua Barat, David Alexander Baru menyatakan, bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini belum fokus pembukaan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Itu disampaikannya untuk menjawab desakan masyarakat terkait pembentukan DOB.

"Secara pribadi kami mendukung. Tapi dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kebijakan membuka keran moratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia, terutama di Papua belum menjadi prioritas," sebutnya dalam siaran persnya yang diterima Tribun, Selasa (28/1/2025).

Baca juga: Pemkab Manokwari Respon Positif Rekonsiliasi Adat Tim DOB Manbar dan Mpur

Baca juga: 2 Tahun DOB di Tanah Papua, Agus Sumule Soroti Kelanjutan Asosiasi 6 Daerah Otonom 

Dikatakannya, pembentukan DOB membutuhkan anggaran yang sangat besar, terutama untuk membangun infrastruktur dan mendukung personel yang akan bekerja. 

"Enam provinsi baru yang telah terbentuk di Papua, misalnya, membutuhkan hampir Rp 10 triliun untuk operasional, itu di luar biaya pembangunan kantor dan fasilitas pendukung lainnya," terangnya. 

Berdasarkan kajian beberapa ahli, disampaikannya, terdapat beragam masukan, baik positif maupun negatif mengenai DOB. 

"Salah satu catatan penting adalah bahwa hanya sekitar 15 persen daerah di Papua yang mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi negara," katanya.

Lanjut David Alexander Baru, sisanya memang masih bergantung pada dana APBN. 

"Selain itu, janji-janji Presiden Prabowo untuk merealisasikan berbagai program membutuhkan efisiensi anggaran, baik dari APBN maupun APBD," katanya. 

Ia menyampaikan, beberapa kepala daerah di DOB yang telah terbentuk juga diharuskan menciptakan peluang investasi untuk meningkatkan pemasukan daerah.

"Bapak Presiden Prabowo menekankan bahwa pemekaran wilayah ke depan harus didasarkan pada kontribusi nyata terhadap PAD negara," ucapnya. 

Dikatakannya, bukan hanya sekadar ambisi politik yang berpotensi membebani rakyat dan negara.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Akademisi UNIPA Agus Sumule menyoroti kembali kelanjutan dari pembentukan Asosiasi 6 Daerah Otonom. 

Itu disampaikan Agus Sumule saat diwawancarai TribunPapuaBarat.com melalui telepon seluler, Rabu (29/1/2025). 

"Pembentukan asosiasi dari 6 provinsi daerah otonom yang ada di Tanah Papua sangat penting karena dapat menjadi solusi untuk setiap daerah otonom di tanah Papua," ujarnya