Arianto Kogoya Sampaikan Persoalan Pendidikan Dasar dan Menengah Papua Pegunungan ke Mendikdasmen

Menurutnya, dengan hadirnya SMK generasi Papua Pegunungan dapat menjawab tantangan di dunia kerja.

Dok Arianto Kogoya
Anggota DPD RI Dapil Papua Pegunungan Arianto Kogoya foto bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti usai rapat kerja di ruang rapat Komite III DPD RI, Selasa (3/2/2025). Dalam kesempatan itu Senator Arianto Kogoya meminta Mendikdasmen membangun sekolah menengah kejuruan (SMK) di Papua Pegunungan. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, JAKARTA - Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Senin (3/2/2025). 

Rapat dipimpin langsung Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma.

Dalam rapat tersebut, Menteri Abdul Mu'ti mendapatkan masukan dari sejumlah senator.

Baca juga: Arianto Kogoya Tinjau Dampak Pilkada 2024 di Lani Jaya, Minta Menteri Perumahan Bangun 100 Rumah

Baca juga: Senator Arianto Kogoya: Papua Pegunungan Siap Menyambut Program Makan Bergizi Gratis

Satu di antaranya ialah Senator Arianto Kogoya.

Wakil daerah Papua Pegunungan itu meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mendirikan sekolah menegah kejuruan (SMK) di dapilnya.

Di antaranya jurusan perbengkelan otomotif, tata boga, perhotelan, kesehatan, keguruan, pertanian, peternakan dan lain sebagainya.

"Ini yang perlu kami dorong. Kami lihat adik-adik kami punya bakat, hanya saja sekolah seperti itu tidak ada di Papua Pegunungan," kata Arianto saat menyampaikan masukan kepada Menteri Abdul Mu'ti.

"Papua Pegunungan butuh pendidikan untuk mengejar ketertinggalan agar sama dengan daerah lainnya di nusantara," tambahnya.

Menurutnya, dengan hadirnya SMK generasi Papua Pegunungan dapat menjawab tantangan di dunia kerja.

"Selain lanjut kuliah, mereka juga bisa langsung kerja dan tentunya menyerap tenaga kerja," ujarnya.

Persoalan berikutnya lanjut Arianto Kogoya ialah minimnya tenaga pendidik atau guru.

Ia mencontohkan, di Kabupaten Tolikara hanya terdapat sekitar 120 guru sementara jumlah sekolah 70.

Sehingga sambung Arianto Kogoya, jika dibagikan satu sekolah hanya mendapatkan 2 guru.

Olehnya itu ungkap Arianto, untuk mensiasati persoalan tersebut, pemda setempat mengontrak guru.

"Program guru kontrak setidaknya bisa membantu mengatasi persoalan pendidikan di sana. Hanya saja perlu tambahan anggaran untuk program tersebut," tuturnya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved