Dwi Sulistyono Yudo: 21 Ribu Penduduk Manokwari Terdaftar JKN, Bersumber dari APBD

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - BPJS Kesehatan mengungkapkan 21 ribu atau 11 persen penduduk Manokwari terdaftar peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Dwi Sulistyono Yudo mengatakan, jumlah itu per Maret 2025.

"Jumlah ini bersifat dinamis dan diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun," kata Dwi Yudo saat diwawancarai wartawan usai rapat bersama Bupati Manokwari Hermus Indou, Senin (17/3/2025).

Baca juga: Puskesmas Fakfak Tengah Krisis Obat Generik, Pasien BPJS Kesehatan Harus Beli ke Apotek

Baca juga: Satlantas Polres Fakfak Berlakukan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Penerbitan SIM 

Menurut Dwi, masyarakat yang belum terdaftar dan membutuhkan pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit, cukup berkoordinasi dengan admin rumah sakit. 

Selanjutnya, data akan diteruskan ke Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Dukcapil untuk aktivasi kepesertaan secara online dalam waktu 24 jam. 

"Kami mengapresiasi upaya Pemkab Manokwari dalam mendukung JKN. Bupati Manokwari Hermus Indou juga telah dua kali menerima penghargaan dari Kementerian dan Wakil Presiden atas pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Manokwari pada tahun 2023 dan 2024," tuturnya.

Dwi menambahkan, dengan komitmen yang kuat, angka peserta JKN di Kota Injil akan terus bertambah. 

"Masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN tidak perlu khawatir. Bagi warga ber-KTP Manokwari yang membutuhkan layanan kesehatan, pemerintah daerah siap membantu," ujarnya.

Sementara itu Bupati Manokwari Hermus Indou menegaskan komitmen Pemkab Manokwari dalam mendukung penyelenggaraan JKN serta program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kota Injil.

"Kami memastikan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Manokwari adalah tanggung jawab pemerintah dan semua pemangku kepentingan. Ini agar seluruh masyarakat dapat terdaftar sebagai peserta JKN," ujar Hermus Indou.  

Hermus Indou menekankan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh stakeholder untuk menjamin pembiayaan JKN di Manokwari. 

Hermus pun mengungkapkan, Pemkab Manokwari juga segera menindaklanjuti berbagai poin yang telah dipetakan dalam pertemuan tersebut.  

"Kami berharap, dengan dukungan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, program JKN dapat berjalan selaras dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dalam mewujudkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat," pungkasnya.

(*)