Honorer No Database Kembali Datangi Kantor DPRK Fakfak: Perjuangan Panjang Dapatkan Kepastian Status

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Honorer non database kembali mendatangi kantor DPRK Fakfak.

Pantauan TribunPapuaBarat.com Rabu (16/4/2025), sejak pukul 10.00 WIT, honorer yang kembali turun ke depan Kantor DPRD belum mendapatkan hasil apapun. 

Otoritas DPRK Fakfak Papua Barat masih belum mengutarakan solusi yang pasti terkait aspirasi yang disampaikan para honorer.

Baca juga: Duduki Kantor DPRK Fakfak Papua Barat, Massa Tuntut 1.261 Honorer Masuk Database BKN

Baca juga: Respon Aspirasi 1.261 Honorer Non-Database, DPRK Fakfak : Kami Pelajari dan Tindaklanjuti

15 honorer non Database Pemda Fakfak Papua Barat sebelumnya diminta masuk ke dalam Gedung DPRD Fakfak Papua Barat. 

Meski begitu, para tenaga honorer bisa berkumpul sepanjang hari hingga petang ini tanpa mengenal rasa lelah demi menemui nasib mereka yang lebih pasti. 

"Hari ini alhamdulillah kami Aliansi Non Database Honorer BKN Kabupaten Fakfak Kembali Mendatangi Kantor DPRD dengan agenda kembali meminta kepastian hasil aksi," jelas Koordinator Aksi, Hamzah Tungging kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak. 

Hamzah Tunggin menegaskan, bahwasanya aksi kali ini tidak disertai dengan tindakan anarkis. 

"Kami datang tidak untuk membuat keributan, tidak ada pamflet atau pengeras suara. Kami hanya ingin mendengar hasil yang sudah diproses dari aksi yang kami lakukan pada Senin lalu," ujar Hamzah.

Saat ini, pihaknya juga menegaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk mencari solusi yang terbaik bagi nasib honorer non-database yang saat ini bekerja di Kabupaten Fakfak. 

"Kami menghormati setiap keputusan yang akan diambil, dan kami berharap ada langkah konkret yang dapat memberikan kejelasan bagi teman-teman kami," tambahnya.

Menurut Hamzah, jumlah honorer non-database BKN di Kabupaten Fakfak mencapai 1.261 orang. 

Meskipun ada peraturan yang harus dipatuhi, mereka berharap agar ada kesepakatan yang dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi para honorer tersebut.

"Kami optimis bahwa dengan komunikasi dan kerja sama yang baik, kami bisa mendapatkan hasil yang positif. Kami berharap bisa kembali dari kantor DPRD dengan hasil yang memuaskan," pungkas Hamzah.

Aksi ini merupakan bagian dari perjuangan panjang para honorer non-database untuk mendapatkan kepastian status dan hak mereka sebagai tenaga kerja di Kabupaten Fakfak. 

Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan untuk mendorong pihak terkait agar segera mengambil langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahan ini.

(*)