Yohanis Manibuy: Pendidikan Adalah Hak Asasi dan Sipil Warga Negara Janga Ada Diskriminasi

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni menggelar syukuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.

Syukuran itu berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG), Distrik Bintuni, Jumat (2/5/2025).

Dalam syukuran tersebut, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengatakan, hardiknas merupakan momentum meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen serta semangat memenuhi amanat konstitusi.

Baca juga: Hardiknas 2025, Hermus Indou: Tak Boleh Ada Diskriminasi dalam Akses Pendidikan

Baca juga: Hardiknas 2025 di Fakfak, Momentum untuk Terus Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Adapun amanat konstitusi yang dimaksud yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan terbaik, bermutu dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. 

"Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan," kata bupati yang akrab disapa Anisto ini.

Dikatakannya, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Olehnya itu, sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, gender, domisili dan di dalam dunia pendidikan.

"Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara," ujarnya.

Lanjut Anisto, pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia dan peradaban bangsa. 

Secara individual sambung Anisto, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia. 

"Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa," jelasnya.

Olehnya itu, Anisto menegaskan sangat tepat ketika Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas. 

Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia (SDM) yang kuat, sebagai aktor dan agen perubahan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur.

Lebih lanjut Anisto mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Bahkan, Presiden Subianto bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, peningkatan kualitas, kualifikasi serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi kesejahteraan.