Peresmian Pasar Thumburuni Molor, Ini Penjelasan Mohjak Rengen

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Peresmian Pasar Thumburuni Fakfak molor.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak Provinsi Papua Barat pun menjadwalkan ulang peresmian Pasar Rakyat Thumburuni.

Sebelumnya, peresmian pasar itu dijadwalkan pada Mei 2025.

Baca juga: Samaun Dahlan Bocorkan Persiapan Peresmian Pasar Rakyat Thumburuni Fakfak

Baca juga: Pemilik Ulayat Pasar Thumburuni Sepakat Buka Palang, Mohjak Rengen: Tak Boleh Lagi Terjadi

"Jadinya Juni 2025, dari sebelumnya kan rencana awal Mei 2025 ini," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Fakfak, Mohjak Rengen kepada awak media termasuk TribunPapuaBarat.com dikutip di Fakfak, Minggu (25/5/2025).

Dikatakan Mohjak Rengen, peresmian ini semula memang direncanakan pada bulan Mei 2025.

Namun, lantaran Bupati Fakfak Samaun Dahlan harus melakukan perjalanan dinas ke Manokwari, sehingga jadwal peresmian diundur.

"Beliau harus menandatangani berita acara penyerahan proyek dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, maka jadwal diundur," jelasnya.

Lanjut Mohjak, setelah penandatanganan tersebut, Bupati Samaun Dahlan juga akan ke Jakarta untuk bertemu kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan.

"Kita harapkan pejabat pusat bisa turut hadir dalam peresmian nanti," tandasnya.

Ia menambahkan, proses pembangunan pasar merupakan inisiatif dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Fakfak hanya berperan sebagai penerima proyek.

"Penyerahan secara simbolis akan dilakukan bersamaan dengan peresmian tersebut," sebutnya memastikan.

Pasar rakyat ini diharapkan menjadi pusat ekonomi baru di Fakfak yang mampu menampung pedagang dari berbagai sektor, termasuk pedagang kaki lima yang akan direlokasi secara bertahap.

"Pemerintah juga menjanjikan sistem zonasi dagangan agar lebih tertib dan nyaman," katanya.

Pihaknya akan menyiapkan tempat dan fasilitas yang baik.

"Nanti akan dibagi berdasarkan jenis barang dagangan, seperti pakaian, sayur, sembako, hingga makanan jadi," jelas Mohjak Rengen.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan bertindak represif dalam proses relokasi. 

"Kami ingin kegiatan ekonomi rakyat tetap berjalan, bahkan meningkat. Ini adalah pasar rakyat, untuk rakyat," tegasnya.

(*)