Mahasiswa Dogiyai di Manokwari Tolak Pemekaran Mapia Raya

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI — Ikatan Mahasiswa Kabupaten Dogiyai di Manokwari menyatakan sikap tegas menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya. 

Penolakan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Asrama Dogiyai Amban, Manokwari, Papua Barat, Minggu (25/5/2025).

Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap pemekaran Mapia Raya, dan menuntut agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat adat dan mahasiswa.

Baca juga: Rakor Gubernur se-Tanah Papua di Nabire, Pemekaran Provinsi Mencuat: Masih Ada 2 Wilayah Adat

Baca juga: Lima Distrik Pemekaran di Manokwari Resmi Punya Kode Wilayah, Samoel Aronggear: Bukti Kerja Keras

Menurut Sejumlah Mahasiswa itu, pemekaran wilayah di Papua, termasuk rencana pembentukan Kabupaten Mapia Raya, telah menjadi isu kontroversial.

Kordinator lapangan, Yulianus Tagi menyampaikan Pemerintah Kabupaten Dogiyai melalui tim pemekaran yang dibentuk sejak 27 Mei 2014 berupaya untuk mewujudkan pemekaran tersebut. 

Namun, ia mengatakan upaya ini dilakukan tanpa dialog terbuka dengan masyarakat sehingga menimbulkan ketidak puasan di kalangan warga.

Lanjutnya, menurut laporan dari pejabat birokrasi di Kabupaten Dogiyai, tim pemekaran yang dipimpin oleh Paskalis Butu telah menyusun berbagai administrasi dan melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak.

Namun, proses ini dinilai kurang transparan dan tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat.

Yulianus pun mengatakan pemekaran yang diinisitif belum memenuhi syarat.

Ia mengatakan ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dan harus dibenahi dulu diantranya aspek politik, Hak Asasi Manusia (HAM), jumlah penduduk, keamanan, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Selama aspek itu belum terpenuhi, Ia menegaskan mahasiswa akan terus berdiri bersama masyarakat adat Dogiyai, Mapia, dan semua kelompok yang tertindas di Papua dalam melawan segala bentuk ketidakadilan.

Sebagai bentuk protes atas rencana pemekaran yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, ia berencana melakukan mobilisasi massa besar-besaran bersama mahasiswa dari seluruh Indonesia. 

"Jika aspirasi ini tidak ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kami mahasiswa Manokwari akan melakukan mobilisasi massa besar-besaran kepada mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia untuk melakukan aksi besar-besaran,"ujarnya.

Sementara itu, Dewan Penasehat Organisasi (DPO), Edison Iyai mengatakan jangan membentuk atau memekarkan suatu daerah hanya karena kepentingan dan kekuasaan.

"Pemekaran itu untuk siapa? Jangan memperpanjang rasa sakit yang sudah ada sejak Papua dianeksasi masuk ke NKRI hingga kini," tegasnya.