Demo Tolak Maxim di Fakfak
Ojek Pangkalan Menyemut Tolak Maxim di Kota Pala
Pantauan TribunPapuaBarat.com Rabu (18/6/2025), mulanya para tukang ojek dari berbagai pangkalan berkumpul di titik start Taman KH Ma'ruf Amin.
Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Ratusan ojek pangkalan menyemut menuju Kantor DPRD Kabupaten Fakfak Papua Barat menuntut penghentian operasional jasa transportasi online Maxim.
Pantauan TribunPapuaBarat.com Rabu (18/6/2025), mulanya para tukang ojek dari berbagai pangkalan berkumpul di titik start Taman KH Ma'ruf Amin.
Selanjutnya sekira pukul 09.35 WIT, tukang ojek pangkalan menuju Kantor DPRD Fakfak untuk melakukan audiensi langsung bersama pimpinan DPRD meminta agar Maxim dihentikan operasionalnya.
Baca juga: Legalitas Jelas, Maxim Pusat Minta Pemkab Fakfak Berikan Perlindungan kepada Pengemudi
Baca juga: Demo Tolak Maxim, Polres Fakfak Kerahkan 97 Personel
Dalam selebaran tuntutan yang diterima Tribun, tertulis beberapa aspirasi dari aksi demo tolak Maxim hari ini yakni sebagai berikut :
1. Meminta dukungan penuh DPRD Fakfak untuk melakukan penolakan secara permanen keberadaan angkutan online Maxim di Kabupaten Fakfak
2. Memohon agar DPRD Kabupaten Fakfak mendesak Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati Fakfak sebagai petunjuk teknis dalam pemberlakuan penarikan retribusi dari pemilik kendaraan bermotor ojek, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 14 Tahun 2012 tentang pembinaan dan pengendalian operasional ojek di Kabupaten Fakfak
3. Lain-lain yang dianggap perlu.
Sebelumnya Ketua Umum Organisasi Ojek Mandiri Fakfak Mohammad Patiran, menyampaikan penolakan terhadap Maxim.
"Kami menolak keras untuk Maxim berada di Kabupaten Fakfak karena ada beberapa hal yang membuat kami merasa terganggu dengan kedatangan Maxim," ujarnya.
Mohammad Patiran mengatakan, para ojek konvensional merasa dirugikan dengan kehadiran Maxim karena dapat mempengaruhi tingkat penghasilan.
"Kami akan mengambil langkah serius menyikapi persoalan ini dan masih menunggu panggilan ke DPRD Fakfak, karena sementara surat kami sudah masuk," bebernya.
Pihaknya siap untuk beraudiensi dengan DPRD Fakfak untuk membicarakan soal jasa transportasi online Maxim di daerah berjuluk kota pala tersebut yang dinilai pihaknya amat meresahkan.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.