IMYAL Manokwari Tegas Tolak DOB Benawa: Ini Bukan Solusi, Tapi Ancaman Genosida
Ia juga menuding bahwa pemekaran wilayah di Papua menjadi bagian dari strategi negara untuk memperpanjang eksploitasi sumber daya
Penulis: Matius Pilamo Siep | Editor: Libertus Manik Allo
“Ini bukan solusi, tapi ancaman terhadap eksistensi masyarakat adat secara genosida, ekosida, dan etnosida berkepanjangan di tanahnya sendiri,” imbuh Benyamin.
Dewan Penasehat Organisasi IMYAL, Darman Pahabol, juga menyampaikan penolakannya.
Ia menilai bahwa Distrik Benawa tidak memenuhi syarat untuk menjadi kabupaten baru.
“Dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, dan pemenuhan SDM masih kurang, maka tidak layak,” katanya.
Darman juga mempertanyakan mengapa pemekaran tidak diarahkan ke distrik lain yang lebih potensial.
“Daerah yang lebih luas dan penduduk lebih banyak itu ada di Abenaho, Wilarek, dan Apalapsili. Tapi kenapa harus memilih Distrik Benawa? Ada apa di balik ini?” tanyanya penuh curiga.
“Kami dengan tegas menolak 100 persen CDOB di Kabupaten Yalimo,” tegas Darman.
Penolakan juga datang dari Ketua Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah kota studi Manokwari, Yuten Sam yang menaungi mahasiswa dari 16 kabupaten di Wilayah Pegunungan.
“Pembentukan ini tidak memiliki kajian akademik yang jelas,” ujarnya.
Yuten menilai pemerintah pusat dan daerah mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat.
“Distrik ini tidak memungkinkan untuk menjadi kabupaten. Pasti ada hal yang sedang digenjot oleh pemerintah pusat,” ucapnya.
Yuten juga mengkritik sikap bupati Yalimo yang sebelumnya menyatakan ingin melindungi SDA di Yalimo, tetapi malah mengizinkan pemekaran ini.
“Saat penyerahan SK, Bupati sendiri mengatakan akan melindungi SDA, tapi sekarang malah menyetujui CDOB. Kami mengutuk keras orang yang mengatasnamakan rakyat dan alam untuk kepentingan oligarki,” katanya.
Dalam jumpa pers tersebut, IMYAL menyampaikan sebelas poin tuntutan sebagai berikut:
1. Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.