DPRK Manokwari Mediasi Persoalan SD Inpres 22 Wosi, Orang Tua dan Guru Saling Tegang soal Dana BOS

Menanggapi dugaan penyalahgunaan dana BOS, Trisep menekankan bahwa pihaknya tidak dapat membuat kesimpulan tanpa bukti hukum. 

“Kalau memang ada penyelewengan, silakan dilaporkan ke aparat yang berwenang, baik ke Inspektorat maupun Ombudsman. Tapi kita tidak bisa menuduh tanpa bukti yang sah,” jelasnya.

Baca juga: Pemkab Manokwari Janji Wujudkan Pendidikan Gratis Semua Jenjang Mulai Tahun Ini

Trisep juga berharap agar setelah para pihak bersepakat damai, maka tidak ada lagi aksi pemalangan yang menghambat kegiatan belajar anak-anak di sekolah tersebut.

"seluruh permasalahan telah dimediasi dan para pihak sudah bersepakat damai, sehingga kami berharap tidak ada lagi aksi pemalangan," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun, terdapat empat poin utama yang menjadi keluhan dalam  aksi pemalangan tersebut, diantaranya:

1. Dugaan penyalahgunaan wewenang atas nama komite sekolah.

2. Tidak adanya transparansi antara pihak sekolah dan orang tua.

3. Penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan laporan resmi (arkas).

4. Adanya utang pembayaran jasa fotokopi sebesar Rp 28 juta.