DPR Papua Barat Tetapkan RPJMD 2025–2029 Jadi Perda, Fraksi PDIP Tolak Mekanisme Penetapan

Meski ada penolakan dari Fraksi PDIP, pimpinan rapat Syamsudin Seknun menetapkan RPJMD Papua Barat 2025–2029 sebagai peraturan daerah.

“Kami nyatakan sah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” ujar Syamsudin di hadapan peserta rapat paripurna.

Selanjutnya, dokumen RPJMD tersebut akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh nomor registrasi resmi.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa RPJMD adalah panduan strategis pembangunan selama lima tahun ke depan. 

Ia menyebut dokumen itu sebagai “kompas pembangunan” untuk mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.

“RPJMD ini disusun sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, dan juga sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintahan,” kata Dominggus Mandacan.

Gubernur juga menekankan bahwa RPJMD memotret kondisi faktual secara menyeluruh mencakup aspek geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan lingkungan Papua Barat. 

Baca juga: Kemenkum Papua Barat Harmonisasi 2 Ranperbup Raja Ampat

Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi dalam dokumen tersebut antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal, serta ancaman perubahan iklim.

Mandacan menyebut visi pembangunan lima tahun ke depan adalah: "Papua Barat Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri." 

“Arah kebijakan dan strategi dalam RPJMD dirancang secara terukur, berbasis data, dan berorientasi pada hasil nyata,” ujar Dominggus Mandacan

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen strategis ini.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPR Papua Barat, jajaran perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RPJMD ini,” tutupnya.