Berita Bintuni

Pertahankan Hak Afirmasi Seleksi CPNS 2024, Pencaker OAP Seruduk DPRK Teluk Bintuni

Dominggus Orocomna menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk protes pencaker OAP Teluk Bintuni terhadap transparansi dan keadilan

TribunPapuaBarat.com/Syahrul Refideso
BINTUNI - Pencaker OAP Teluk Bintuni menyerahkan aspirasi dalam aksi protes seleksi CPSN 2024 kepada DPRK Teluk Bintuni, Selasa (26/8/2025) 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Puluhan pencari kerja (pencaker) yang merupakan anak-anak asli Teluk Bintuni Papua Barat menggelar aksi demo ke kantor DPRK setempat, Selasa (26/8/2025).

Pantauan Tribun, aksi demo yang melibatkan puluhan pencaker alsi daerah Bintuni (OAP) itu menyerukan sikap mereka terhadap proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Teluk Bintuni 2024.

Puluhan massa terpantau melakukan long march dari Kantor LMA 7 Suku menuju titik aksi di gedung DPRK Teluk Bintuni

Koordinartor aksi, Dominggus Orocomna menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk protes pencaker OAP Teluk Bintuni terhadap transparansi dan keadilan dalam proses seleksi CPNS 2024

Ia menyatakan, bahwa kepada DPRK para pencaker OAP akan menyerahkan lima tuntutan (aspirasi).

"Lima poin tuntutan yang kami bawa ke DPRK mewakili keresahan masyarakat asli Teluk Bintuni," ujarnya.

Dalam orasinya, Dominggus Orocomna mendesak DPRK segera memanggil kepala BKD Teluk Bintuni untuk memberikan penjelasan kepada para pencaker OAP  terkait formasi CPNS 2024.

Selanjutnya, aspirasi pencaker diterima Wakil Ketua III DPRK Teluk Bintuni Budi Nawarisa di dampingi anggota Fraksi Otsus, Ketua Fraksi Golkar, Anggota Fraksi Nasdem hingga Ketua Komisi A.

Baca juga: Korneles Waney Ingatkan Pemerintah soal 80 Persen Hak OAP dalam Penerimaan CPNS Teluk Bintuni

Setelah menerima aspirasi dari CPNS 2024 , Budi Nawarisa berkomitmen untuk segera memanggil pihak BKD Teluk Bintuni dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP). 

"Kami mendukung apa yang menjadi tuntutan CPNS 2024 , dan kami akan mengawal," ujar Budi Nawarisa

Budi Nawarisa juga meminta agar pelaksanaan seleksi CPNS 2024 dapat dikawal sehingga berjalan sesuai harapan.

"Mari bersama kami mengawal "barang ini", kami berharap anak-anak asli 7 suku semuanya bisa di akomodir sesuai dengan kuota yang ditetapkan," imbunya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi A DPRK Teluk Bintuni, Ma'dika turut mendukung proses pengawalan yang dilakukan bersama-sama.

"Kami menerima aspirasi dari pencaker CPNS 2024 , dan kami akan berkoordinasi kepada pihak eksekutif dalam hal ini instansi terkait (BKD) Teluk Bintuni.

Baca juga: Wakil Ketua DPRK Teluk Bintuni Budi Nawarisa Ajak Pemuda 7 Suku Ikut Kawal Dana Otsus

Senada, Ketua Fraksi Golkar, Ayor Kosepa menegaskan bahwa seleksi CPNS 2024 Teluk Bintuni akan menjadi fokus DPRK dalam RDP.

"Berikan kami waktu untuk berkoordinasi agar pihak-pihak terkait bisa kita panggil untuk hadir dalam RDP," singkat Ayor Kosepa.

Berikut Lima Poin Tuntutan aksi:

1. Perpanjangan waktu pendaftaran

2. Pembagian kuota 80 persen untuk orang asli Papua

3. Khususnya anak asli 7 Suku 400 orang dan untuk Papua lainya 150 orang, dan nusantara lahir besar Bintuni 110 orang

4. Meminta penambahan formasi S1, D3 dan SMA yang tidak ada dalam permintaan CPNS 2024

5. Apabila poin satu hingga lima tidak di akomodir, maka formasi CPNS 2024 di pending sementara

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved