TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pegunungan Arfak, Yosak Saroi, mengimbau 15 partai politik proaktif di masa pencermatan rancangan daftar calon tetap (DCT).

"Kepada 15 parpol agar proaktif jika hendak mengajukan perubahan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD," kata Yosak Saroi kepada TribunPapuaBarat.Com di Manokwari, Sabtu (30/9/2023). 

Menurutnya, ada 10 hari (24 September-3 Oktober 2023) untuk masa pencermatan rancangan DCT. 

Bahkan, ucapnya, sub tahapan ini merupakan kesempatan terakhir bagi parpol jika hendak mengajukan perubahan bacaleg yang diusung.

Baca juga: Hery Towansiba Desak KPU Umumkan Hasil Seleksi Psikologi Calon Komisioner Pegunungan Arfak

"Parpol bisa mengajukan perubahan jika bacaleg meninggal dunia, melakukan pelanggaran pemalsuan dokumen, pindah daerah pemilihan (dapil), atau bertukar nomor urut," kata Yosak Saroi.

Ia berharap sisa waktu tiga hari menjelang ditutupnya masa pencermatan rancangan DCT, 3 Oktober 2023, agar parpol lebih proaktif.

"Termasuk bacaleg yang berstatus ASN, TNI dan Polri atau perangkat kampung/desa agar segera menyerahkan surat keputusan (SK) Pengunduran Diri di hari terakhir sebelum pukul 23.59 WIT," ujar Yosak Saroi.

Ia jumlah bacaleg DPRD Pegaf hingga proses pencermatan rancangan DCT saat ini sebanyak 180 orang, yang terdiri dari 117 laki-laki dan 63 perempuan.

Baca juga: KPU Manokwari Temukan 14 Bacaleg Berstatus ASN dan Aparat Desa

"180 bacaleg DPRD Pegaf asal 15 partai politik ini tersebar di tiga daerah pemilihan (dapil)," katanya.

Ia juga menyatakan setelah menerima peralihan tugas KPU Pegaf yang sebelumnya diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Barat.

"Sejak Jumat (29/9),  komisioner KPU Pegaf telah menerima kembali tugas dari KPU Provinsi Papua Barat, dan siap melaksanakan seluruh tahapan kepemiluan di Kabupaten Pegaf," ucap Yosak Saroi. 

Dari 18 parpol kontestan Pemilu 2024, hanya 15 parpol yang mengusung bacalegnya ke KPU Pegaf.

Tiga parpol yang tidak mengajukan bacaleg ke KPU Pegaf pada Pemilu 2024, yakni PKN, PBB, dan Partai Buruh.