Ia menyampaikan, perlu dipahami secara baik dan utuh program transmigrasi lokal sehingga tidak gagal paham. 

"Terakhir menajdi catatan, dalam program transmigrasi lokal tentu harus diintegrasikan dengan UU Otsus sehingga yang menjadi fokus pemberdayaan ialah Orang Asli Papua (OAP) itu sendiri," katanya. 

Namun, OAP yang mau diberdayakan harus punya kemauan kuat untuk dimampukan sehingga tak boleh lupa dengan UU Otsus yang harus diselaraskan dalam melindungi hak OAP.

Sebagaimana diketahui, gelombang protes menolak transmigrasi era Presiden Prabowo Subianto berkecamuk pada sejumlah daerah di Tanah Papua. 

Mulai dari Kota Jayapura Papua, di mana ratusan massa berkumpul di Lingkaran Abepura untuk menolak transmigrasi. 

Kemudian di ibu kota Provinsi Papua Barat, Manokwari, massa yang merupakan mahasiswa dan perwakilan masyarakat menduduki perempatan Jalan Gunung Salju Fanindi pada Senin, 4 November 2024 melumpuhkan akses jalan utama untuk menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi. 

Belum lama ini juga, riak-riak penolakan terjadi di Sorong Papua Barat Daya, Wamena Papua Pegunungan, Mimika Papua Tengah hingga Merauke Papua Selatan (MRP Papua Selatan).

(*)