TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Tajudin Lajahalia menekankan persoalan honorer Non-Database Pemda Fakfak tidak ada kaitannya dengan instruksi efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.

Itu disampaikannyasaat diwawancarai wartawan di Kantor Pemkab Fakfak Papua Barat, Kamis (20/2/2025).

"Sepanjang peraturan perundang-undangan memperbolehkan berarti kan tetap kita siapkan anggarannya, sehingga tidak ada pengaruh dengan efisiensi anggaran," tegasnya. 

Baca juga: Engel Hindom Soroti Peran DPRK Fakfak dalam Persoalan Honorer Non-Database

Baca juga: Efisiensi Anggaran, DAK dan DAU Kaimana Dipangkas 

Dikatakan Tajudin Lajahalia, sepanjang regulasi membolehkan atau mengijinkan maka hal tersebut sah-sah saja. 

"Sepanjang dibolehkan regulasi, maka kewajiban pemerintah daerah ialah membayarkan rekan-rekan tenaga honorer ini," ujarnya.

Tajudin Lajahalia menuturkan, memang kendala saat ini yang dihadapi ialah belum ada SK, sehingga harus ada SK baru bisa diproses lebih lanjut termasuk dibayarkan. 

"Karena kita membayar sesuatu tentu harus ada dasar dan dasarnya itu ialah terdapatnya SK, jadi ini penting," tuturnya. 

Lelaki murah senyum itu menambahkan, saat ini tim sedang diutus ke pusat untuk membicarakan terkait nasib para tenaga honorer Non-Database Pemda Fakfak sehingga pihaknya masih menunggu. 

"Jadi untuk saat ini, sesuai Surat Mendagri memang ada rekan-rekan honorer yang tidak terdata database BKN tetapi ada ikut seleksi tahap II, maka ini mereka tetap bekerja dan dibayarkan," bebernya. 

Sementara dikatakan, bagi rekan-rekan honorer lainnya yang memiliki kondisi tidak terdaftar pada database BKN serta tidak mengikuti seleksi maka inilah yang masih menunggu keputusan dari pusat.

"Kita tunggu bersama hasil koordinasi yang dilakukan tim dari daerah dengan pusat, jadi mohon bersabar," pinta Tajudin.

Sebelumnya diketahui, para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non-Database Pemda Fakfak melakukan aksi demonstrasi di Kantor Pemda Fakfak. 

Di mana ratusan tenaga honorer non-database di lingkup Pemda Fakfak Papua Barat menyatakan penolakan apabila sampai dirumahkan nantinya. 

Mereka sebelumnya melakukan longmarch dari RTH Ma'ruf Amin menuju Kantor Bupati Fakfak di Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Papua Barat.

(*)