TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Solidaritas Mahasiswa di Manokwari, Papua Barat, menggelar demonstrasi menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta pendidikan gratis.

Solidaritas Mahasiswa tersebut terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua, STIH, STIE Caritas, OKP Cipayung Plus, Perempuan Mahardika, Pelajar, dan Ikatan Kedaerahan di Manokwari.

Sejumlah Mahasiswa dan pemuda itu menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta pendidikan gratis.

Aksi dimulai di depan Gerbang Utama Universitas Papua (UNIPA) pada pukul 08.45 WIT dan berlanjut menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat dan Kantor Gubernur Papua Barat. 

Dari pantauan tribun, massa mulai keluar dari sekretariat BEM berjalan kaki membawa sejumlah pamflet dan memakai atu pikap yang memuat sound system, Bendera PMKRI, HMI, KOHATI, Perempuan Mahardika sambil berorasi.

Salah satu pemflet bertulisan "RIP, Indonesia gelap PSN merusak generasi Papua untuk berkembang dan hukum Nasional memonopoli hukum Adat."

Baca juga: Solidaritas Mahasiswa di Manokwari Tolak Program Transmigrasi ke Tanah Papua

Setelah itu, masa mulai maju sambil longmarch ke sasaran aksi di Kantor Gubernur dan DPR PB.

Sampai di depan bamar, Amban, massa diadang oleh pihak kepolisian dan bernegoisasi kemudian berjalan lanjut.

Hingga sampai di Manunggal kecil, massa mulai diadang oleh aparat kepolisian mengunakan kendaraan taktis (Rantis) telehandler multiguna dan berbagai alat pelengkap, antara lain papan pelindung dan tongkat.

Presiden Mahasiswa Universitas Papua, Yenuson Rumaikeuw, menegaskan aksi ini merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28E Ayat 3. 

Meskipun mereka hendak ke Kantor DPR dan Gubernur, ucapnya, mereka tetap berorasi di tempat karena diadang aparat. 

Ia mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua dan menyebut kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan sejak 2001 serta pemberian MBG tidak mengatasi kebutuhan yang sebenarnya.

"Kebijakan yang mau diterapkan itu harus sesuai dengan kebutuhan di suatu daerah. Jangan diminta roti malahan dikasih batu," ucap Yenuson.

Baca juga: Program MBG Tingkatkan Semangat Belajar Siswa SD Inpres 39 Ayambori

Ia pun menolak program Makanan Bergizi Gratis dan meminta Presiden Prabowo untuk evaluasi Kebijakan dan evaluasi Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja anggran APBN dan APBD.