Sempat Didemo, DPRK Fakfak Apresiasi Mahasiswa Cipayung Plus Berani Bersuara

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Sempat didemo beberapa waktu lalu, DPRK Fakfak mengapresiasi mahasiswa Cipayung Plus berani menyuarakan hak-hak masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRK Fakfak, Abdul Rahman kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak Papua Barat, Jumat (12/9/2025).

"Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada mahasiswa Cipayung Plus di Kabupaten Fakfak yang telah melakukan aksi demonstrasi damai," katanya.

Pihaknya menyampaikan, sangat sejalan dengan apa yang disuarakan mahasiswa.

"Pada prinsipnya, kami berada pada posisi bersama para mahasiswa, karena apa yang disuarakan tentu saja juga menjadi aspirasi masyarakat yang dikawal DPR," tuturnya.

Baca juga: Demo Indonesia "Cemas" di DPRK Fakfak, OKP Cipayung Serahkan 10 Tuntutan Ini

Ia menyampaikan terimakasih kepada mahasiswa karena telah menyuarakan hak-hak masyarakat di DPRK.

"Tentu apa yang menjadi tuntutan akan diteruskan DPRK, kami mengucapkan terimakasih sudah datang dan bertemu dengan cara-cara yang damai," pungkasnya.

Dalam aksi unjuk rasa damai tersebut, perwakilan Cipayung Plus berhasil menemui pimpinan DPRK Fakfak dan menyerahkan langsung poin tuntutan sebagai berikut :

1. Pengesahan RUU Perampasan Aset

2. Meminta kepada DPRK Fakfak agar dapat mengawal aspirasi kami berkaitan dengan pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI

3. Naikkan gaji guru agar layak sebagai pahlawan bangsa (bukan beban negara)

4. Reformasi Polri agar profesional dan berpihak kepada masyarakat

5. Meminta kepada DPRK untuk mengikutsertakan Cipayung Plus pada sidang Paripurna Kabupaten Fakfak

6. Mengawal kasus penyalahgunaan dana ADiK sampai tuntas.

7. Utamakan korban kebakaran Pasar Thumburuni tahun 2019 untuk menempati lapak di pasar yang baru, berikan solusi kepada pedagang yang tidak mendapatkan tempat jualan

8. Meminta DPRK mengawal program pemerintah berkaitan dengan pendidikan gratis yang sampai saat ini belum terealisasi secara utuh

9. Meminta DPRK mengawal program Pemerintah Daerah berkaitan dengan pembangunan Puskesmas rawat inap di beberapa distrik yang belum digunakan karena disebabkan kerusakan fasilitas dan status tanah yang belum diselesaikan

10. Meminta DPRK untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari Cipayung Plus untuk mengawal setiap kebijakan Pemerintah Daerah.