24 Tahun Otsus Papua, Ali Hindom Sampaikan Refleksi dan Catatan Implementasi di Fakfak

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Tokoh Masyarakat Kabupaten Fakfak, Ali Hindom, menyampaikan refleksi terhadap implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

Hal itu disampaikan Ali Hindom di momentum  24 tahun Otsus Papua tepatnya hari ini, 21 November 2025.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan Otsus agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh orang asli Papua.

“Perjalanan 24 tahun Otsus Papua tentu berkaca ke belakang, sudah ada manfaat nyata dan berjalan sesuai amanat Undang-Undang Otsus,” tegas Ali Hindom.

Putra asli Mbaham Matta itu menilai, khusus di Kabupaten Fakfak, dana afirmasi pendidikan dari Otsus telah membantu banyak anak-anak asli Fakfak melanjutkan kuliah di luar daerah.

Namun, ia menyoroti minimnya perhatian dan pendekatan terhadap mereka.

“Anak-anak asli Fakfak sudah banyak yang berkuliah di luar daerah dengan memanfaatkan dana Otsus, namun belakangan ini muncul masalah karena kurangnya pendekatan,” ujarnya.

Baca juga: Hari Otonomi Khusus, Gubernur Papua Barat Tekankan Transparansi dan Inklusivitas

Ali Hindom juga menekankan perlunya penyiapan lapangan kerja bagi anak-anak asli Fakfak agar setelah menyelesaikan studi tidak kembali dengan status pengangguran.

Ia meminta Dinas Pendidikan aktif memonitor keberlangsungan pendidikan mereka di kota studi, selain menyiapkan dana.

Selain pendidikan, Ali Hindom menyoroti sektor kesehatan.

Menurutnya, RSUD Fakfak telah berkembang pesat, namun perlu dukungan dana Otsus untuk biaya obat-obatan, konsumsi pasien, hingga rujukan.

“Dengan adanya Otsus, seharusnya ada tren peningkatan di sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak terlalu bersenjangan dengan etnis Nusantara lainnya di Kabupaten Fakfak,” katanya.

Baca juga: 1 Abad Peradaban Orang Papua, Ali Hindom : Mari Bangun Tanah Surga dengan Kasih

Ali Hindom juga mendukung langkah Bupati Samaun Dahlan yang menghadirkan investor ke Fakfak, namun ia mengingatkan agar hak-hak masyarakat adat tetap diperhatikan.

Kehadiran investor, menurutnya, dapat membuka peluang kerja melalui pengelolaan potensi minyak dan gas bumi.

“Kabupaten Fakfak dengan Otsus dan masuknya investor seharusnya bisa segera sejajar dengan daerah lain di Tanah Papua. Kita lihat Sorong, Timika, dan Bintuni yang mulai maju, maka Fakfak sebagai daerah tua juga harus maju,” tandasnya.

Melalui momentum ini, Ali Hindom menyerukan agar Pemda dan DPRK Fakfak benar-benar memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dalam penggunaan dana Otsus, termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan tenaga guru di kampung-kampung terpencil.

“Masyarakat Fakfak di kampung terpencil baru bisa dikatakan menikmati dana Otsus apabila tersedia akses jalan, listrik, hingga tenaga guru,” tutupnya.