Dinkes Papua Barat: Imunisasi HPV Bukan Melegalkan Pergaulan Bebas

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Angka pemberian imunisasi human papillomavirus (HPV) belum menggembira di Papua Barat.

Meskipun ada kenaikan jumlah pemberian imunisasi HPV dari tahun ke tahun, angka tersebut belum sesuai harapan.

"Pada 2023, capaian kami rendah. Padahal alokasi vaksin hanya 50 persen dari jumlah sasaran," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Papua Barat, dr Nurmawati, dalam Podcast Kitorang Bicara di studio Tribunpapuabarat.com, Rabu (13/11/2025).

Ia berharap angka tersebut terus meningkat hingga akhir tahun nanti.

"Pada tahun 2025, sedang berjalan, pemberian imunisasi HPV sudah 60 persen dengan alokasi vaksin 100 persen dari jumlah sasaran," ujarnya.

Perkembangan tersebut, ucapnya, tidak terlepas dari Gerakan Berlian (Bersatu Lengkapi Imunisasi Anak) yang diinisiasi UNICEF (United Nations Children's Fund).

Ia menyatakan sasaran imunisasi HPV adalah anak perempuan kelas V dan VI SD atau anak perempuan usia 11 dan 12 tahun.

Menurut Nurmawati, banyak salah persepsi hingga hoaks mengenai imunisasi HPV, terutama sejak pandemi Covid-19.

Ada yang menganggap imunisasi itu menyebabkan autisme.

Baca juga: Hoaks Imunisasi HPV Penyebab Autisme, Ini Kata Dokter Ida Wilona

"Ada juga yang menganggap imunisasi HPV seolah-olah melegalkan (pergaulan bebas) karena penyebarannya melalui hubungan badan," kata Nurmawati.

Komentar-komentar negatif itu, ucapnya, menimbulkan keragu-raguan hingga penolakan terhadap imunisasi HPV.

"Padahal ini murni perlindungan. HPV pada perempuan menyebabkan kanker serviks, pembunuh nomor dua setelah penyakit jantung di Indonesia," ujarnya.

Lagipula, ucapnya, HPV tak hanya menular melalui hubungan badan, tapi juga melalui sentuhan pada barang-barang yang digunakan bersama.

Perluas Sasaran