Dinkes Papua Barat: Imunisasi HPV Bukan Melegalkan Pergaulan Bebas

"Pemerintah sudah membayar biaya yang sangat besar untuk imunisasi HPV ini. Kami harapkan partisipasi masyarakat," kata Nurmawati.

Ia menyebut, kanker serviks punya hanya pembunuh nomor dua di Tanah Air, tapi juga satu dua penyakit yang paling menguras anggaran BPJS.

Khusus di Papua Barat, ucapnya, belum ada rumah sakit yang mampu untuk mengobati kanker serviks stadium lanjut.

"Ada kemotrapi untuk penderita kanker serviks (stadium lanjut). Itu belum ada di Papua Barat," ujarnya.

Baca juga: Gerakan Berlian, Cara Pemkab Manokwari Pastikan Setiap Anak Dapat Imunisasi Lengkap

Dampaknya, penderita kanker serviks stadium lanjut, terpaksa harus berobat ke luar Papua Barat.

"Kalau melihat betapa sulitnya dan mahalnya pengobatan kanker serviks, kami sedih kalau ada yang menolak imunisasi HPV," katanya.

Lantaran itu, ucapnya, Dinas Kesehatan Papua Barat terus mengkampanyekan imunisasi HIV, termasuk lewat program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

Untuk merealisasikan program ini, Dinas Kesehatan Papua Barat berkolaborasi dengan UNICEF dan sekolah-sekolah dasar (SD).

"BIAS kami lakukan dengan sekolah dan puskesmas. Kami minta agar sekolah dan puskesmas umumkan dulu jadwalnya ke masyarakat," ujar Nurmawati.

Dinkes menargetkan 95 persen dari jumlah sasaran terimunisasi dalam setiap kunjungan ke sekolah atau puskesmas program BIAS.

Nurmawati mengakui realisasi program ini pun tidak mulus karena masih ada orang tua tak mau membawa anaknya untuk menerima imunisasi.