Sumule Tumbo : Kelompok Khusus DPRK Bukan Hanya Awasi Dana Otsus

Tayang: Sabtu, 28 Februari 2026 13:38 WIT | Diperbarui: Sabtu, 28 Februari 2026 16:28 WIT

Editor: Tarsisius Sutomonaio

Sumule Tumbo : Kelompok Khusus DPRK Bukan Hanya Awasi Dana Otsus — OTONOMI KHUSUS - Ketua BP3OKP di Papua Barat, Irene Manibuy; Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Indra Gunawan; dan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Daerah Kemendagri, Dr Sumule Tumbo, Kamis (26/2/2026). Mereka menghadiri Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat.

Inflasi Papua Barat April 2026 Naik, Manokwari Tertinggi

Ada juga Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otsus dari Kemenkum dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri.

"Interoperabilitas ini bakal mempermudah OPD untuk menginput anggaran dan program serta membaca data," ujar Irene Manibuy.

Menurutnya, interoperabilitas ini baru mulai dipraktikkan sehingga butuh bimbingan dari tiga kementerian terkait, termasuk melalui kegiatan selama 25-26 Februari lalu.

"Saya kira, interoperabilitas ini normalnya atau lancarkan dipakai mungkin pada 2027," kata mantan wakil gubernur Papua Barat itu.

Kegiatan ini juga agar pemerintah daerah bersama DPR Provinsi dan DPRK menyelesaikan rencana anggaran program (RAP) tepat waktu agar pencairan dana otsus tidak terlambat.

Hingga 26 Februari 2026, di Papua Barat, hanya Manokwari Selatan yang telah menuntaskan RAP dan menerima pencairan dana otsus tahap pertama.

Judul berita ini telah diganti dari Sumule Tumbo : Fraksi Otsus DPRK Bukan Hanya Awasi Dana Otsus menjadi Sumule Tumbo : Kelompok Khusus DPRK Bukan Hanya Awasi Dana Otsus. Istilah Kelompok Khusus berdasarkan PP 106 Tahun 2021.