Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak di Sejumlah Rumah Sakit, Ini Alasan Tiga RS di Jayapura Papua

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Seorang ibu hamil meninggal bersama bayi di kandungannya setelah diduga ditolak empat rumah sakit di Kota dan Kabupaten Jayapura, Papua.

Ia adalah Irene Sokoy, perempuan asal Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Sang ibu dan buah hatinya dimakamkan pada Rabu, 19 November 2025. 

Peristiwa memilukan itu memicu kemarahan publik di berbagai media sosial. 

Menurut keterangan keluarga, Irene Sokoy mulai merasakan sakit hebat pada Rabu dini hari. 

Sekitar pukul 03.00 WIT, menggunakan perahu cepat, keluarga membawa ibu hami itu dari Kampung Kensio ke RS Yowari, Kabupaten Jayapura.

Irene dibawa ke rumah sakit itu demi mendapatkan pertolongan persalinan. 

Menurut keluarga, RS Yowari memberi rujukan agar Irene Sokoy dibawa ke RS Abepura di Kota Jayapura, namun tidak ada pelayanan. 

Kemudian, mereka membawa lagi ibu hami itu ke RS Dian Harapan yang ada di Kota Jayapura. 

Hasilnya masih sama, tidak ada pelayanan.

Baca juga: Dinkes Manokwari Temukan Puluhan Kasus HIV pada Ibu Hamil, Layanan PDP Diperluas

Lalu, keluarga membawa Irene Sokoy ke RS Bhayangkara di Kota Jayapura.

Pihak rumah sakit mengklaim kamar perawatan penuh dan hanya tersedia ruang VIP.

Keluarga Irene Sokoy perlu membayar Rp 4 juta untuk ruang VIP dan Rp 8 juta untuk tindakan operasi. 

Karena tak sanggup membayar, keluarga Irene membawa ke RS Dok II Jayapura.

Dalam perjalanan ke rumah sakit itulah, nyawa ibu hamil tersebut tak tertolong. 

Bayi dalam kandungannya pun tak sempat diselamatkan. 

Kurang Dokter Spesialis

Direktur RSUD Yowari, Maryen Braweri, mengatakan penanganan terhadap Irene Sokoy telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebelum dirujuk.

Menurutnya, RSUD Yowari hanya memiliki satu dokter spesialis kandungan yang bertugas, satu dokter lagi sedang melanjutkan pendidikan.

Maryen mengatakan penanganan terhadap Irene berdasarkan koordinasi perawat dengan dokter spesialis kandungan yang bertugas saat itu. 

Baca juga: Tak Ada Dokter Anestesi untuk Operasi, Ibu Hamil dan Anak Meninggal Dunia di Sikka

"Komunikasi melalui telepon karena dokter kami tidak berada di Papua," kata Maryen Braweri saat dihubungi wartawan melalui telepon, belum lama ini. 

Ia menyebut RSUD Yowari telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua terkait kasus tersebut. 

Hasilnya, Dinkes Papua akan menurunkan tim investigasi untuk dilaporkan ke  Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri. 

Setelah kejadian tersebut, ucap Maryen Braweri, RSUD Yowari mengusulkan penambahan dokter spesialis; tak dokter kandungan, tapi juga dokter spesialis bedah dan ortopedi. 

Usulan itu telah disampaikan ke Dinkes Papua, Dinkes Kabupaten Jayapura, dan Bupati Jayapura, Yunus Wonda. 

"Kami memiliki daftar nama dokter yang akan kami hubungi," katanya. 

Penandatanganan kontrak kerja dengan dokter spesialis dijadwalkan pada 
Senin (24/11/2025).

Kehadiran para dokter spesialis diharapkan meningkatkan pelayanan di RSUD Yowari sekaligus mencegah kasus serupa tidak terjadi lagi.

Klaim Sesuai SOP  

Manajemen Rumah Sakit Dian Harapan (RSDH) Jayapura membantah pernah menolak Irene Sokoy yang dirujuk dari RSUD Yowari.

Sejak awal, mereka telah mengedukasi petugas RSUD Yowari tentang kondisi layanan, ketersediaan dokter, dan ruang perawatan RSDH Jayapura.

Dalam keterangan resmi yang dirilis pada 20 November 2025, RSDH menyebut Irene mengalami kondisi inpartu kala II lama dengan gawat janin. 

Hasil pemeriksaan bidan jaga RSDH, ruang NICU terisi penuh oleh delapan bayi, ruang kebidanan juga penuh, dan dokter spesialis obgyn sedang cuti. 

Untuk operasi darurat, RSDH mengatakan butuh waktu koordinasi tambahan untuk memanggil dokter spesialis anastesi mitra.

Menurut RSDH, keluarga Irene Sokoy pun menerima penjelasan itu sehingga membawa sang ibu hamil ke rumah sakit lain.

Baca juga: BKKBN Papua Barat: 10 Persen Target MBG di SPPG Diberikan ke Ibu Hamil, Menyusui dan Balita non-PAUD

Tak Pakai Sistem Rujukan

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, AKBP Rommy Sebastian, menyebut pasien datang ke tanpa melalui sistem Aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi. 

Rommy sempat menanyakan alasan RSUD Yowari tak memakai sistem rujukan terpadu yang sudah diwajibkan itu.

Menurutnya pasien langsung dirujuk beresiko karena rumah sakit rujukannya tidak mengetahui pasti keadaan pasien.

Antara lain soal obat apa saja yang dikonsumsi, diagnosanya apa, serta dapat perawatan apa.

Setelah ditolak di Rumah Sakit Dian Harapan dan RSUD Abepura, Irene Sokoy langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhyangkara. 

"Hanya kami yang memeriksa tanda-tanda vital (TTV) pasien saat keluarga mendaftar," ujar Rommy Sebastian.

Ia menyebut Irene adalah anggota penerima bantuan iuran (PBI) Kelas 3 yang tidak bisa naik kelas sesuai peraturan BPJS Kesehatan.

Petugas RS Bhayangkara, ucapnya, mengedukasi keluarga pasien soal peraturan itu.

Apabila diterima, sang ibu hamil masuk aturan pasien umum. 

Rommy membantah pihaknya meminta biaya perawatan kepada keluarga pasien. 

"Kami hanya mengedukasi 'karena PBI kamarnya penuh tidak bisa pindah kelas,  itu peraturan pemerintah. Ini bisanya pasien umum'. SOP kami laksanakan," ujarnya.

Pada akhirnya, ucapnya suami pasien memutuskan membawa Irene ke RSUD Jayapura.

Respons Gubernur

Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri, mengatakan semua fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas, tidak boleh menolak pasien dalam kondisi apapun. 

"Tidak boleh ada lagi penolakan pasien. Ini amanat undang-undang. Jika masih ada yang menolak pasien, akan ada sanksi," katanya pada Kamis (20/11/2025).

Ia menyebut pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh bersama dokter dan rumah sakit.

Ia meminta semua direktur rumah sakit dan pemerintah daerah untuk membuat langkah tegas. 

"Layani pasien terlebih dahulu tanpa mempertanyakan kapasitasnya, kata Mathius D Fakhiri. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Ibu Hamil Wafat Usai Ditolak Sejumlah RS, Gubernur Papua Minta Evaluasi Total dan Tiga RS di Jayapura Saling Bantah Tolak Irene Sokoy, Salahkan Sistem Rujukan dan Aturan BPJS