Kemendagri Dorong Perencanaan Pembangunan Teluk Bintuni Selaras Program Nasional

Ringkasan Berita:

• Dirjen Keuda Kemendagri, Dr. A. Fathoni, menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektor dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam Musrenbang Otsus serta penyusunan RKPD Teluk Bintuni Tahun 2027.
• Musrenbang Otsus dipandang sebagai forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, kearifan lokal, serta kebijakan nasional, termasuk delapan klaster program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Fathoni, menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektor untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah.

Ia menyarankan agar sinergi lintas sektor dapat diperkuat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) setra dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Hal itu disampaikan Fathoni saat membuka Musrenbang Otsus di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, Musrenbang Otsus bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara efektif dan efisien.

“Pembangunan harus bergerak selaras. Pemahaman terhadap Musrenbang Otsus dan RKPD sangat penting agar program daerah memiliki landasan yang kuat,” ujarnya.

Fathoni menekankan agar perencanaan daerah tidak berdiri sendiri, melainkan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk delapan klaster program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam RAPBN 2026.

Adapun Delapan klaster tersebut meliputi:

1. Ketahanan Pangan: swasembada beras dan jagung, pencetakan sawah baru, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
2. Ketahanan Energi: energi bersih, peningkatan lifting migas, transisi energi baru terbarukan.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG): peningkatan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita.
4. Pendidikan Bermutu: peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, beasiswa, dan sarana pendidikan.
5. Kesehatan Berkualitas: pemerataan JKN, cek kesehatan gratis, revitalisasi RS/puskesmas.
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM: pembentukan 80.000 koperasi desa, akses logistik dan modal.
7. Pertahanan Semesta: modernisasi alutsista dan penguatan komponen cadangan.
8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan: peningkatan investasi produktif dan kemitraan pemerintah-swasta.

“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota mutlak diperlukan agar target pembangunan tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya.

Baca juga: KPK-Itjen Kemendagri Integrasikan Data di BPKP Papua Barat, Cegah Korupsi Dana Otsus

Selain aspek perencanaan, Fathoni juga menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan daerah.

“Administrasi yang rapi dan pelaporan yang cepat adalah kunci agar kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga,” tambahnya.

Kesempatan tersebut, Plt. Sekda Teluk Bintuni sekaligus Ketua Panitia, Ida Bagus Putu Suratna, memaparkan sejumlah poin dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Di antaranya, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang kewenangan daerah, serta UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah merumuskan rencana kerja pembangunan daerah yang terarah, efektif, efisien, dan sesuai harapan masyarakat,” ujar Putu Suratna.