Perencanaan Pembangunan Teluk Bintuni 2027 Gunakan Sistem Terintegrasi

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2027 menggunakan pendekatan baru berbasis sistem terintegrasi.

Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh usulan masyarakat dapat dikawal hingga tahap penganggaran.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Bappeda Teluk Bintuni, Rifaldhi Kwando, dalam penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus dan RKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2027, Jumat (24/4/2026) malam.

Kwando menjelaskan, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) membagi fokus pembangunan ke dalam tiga desk utama atau “3D”: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

"Masing-masing desk memiliki OPD penanggung jawab, seperti Dinas Pendidikan untuk Papua Cerdas, bersama OPD pendukung lainnya," ujarnya.

Baca juga: Kemendagri Dorong Perencanaan Pembangunan Teluk Bintuni Selaras Program Nasional

Ia menambahkan, Musrenbang tahun ini berbeda karena telah menerapkan interoperabilitas tiga sistem sesuai kebijakan nasional.

Sistem tersebut mengintegrasikan proses perencanaan mulai dari tingkat kampung hingga kabupaten.

“Rancangan Renja OPD disusun berdasarkan usulan masyarakat dari musyawarah kampung dan distrik, ditambah pokok pikiran DPRD. Setelah dikunci dalam RKPD, data ditarik ke sistem nasional sehingga usulan masyarakat tetap terjaga sampai tahap penganggaran,” jelas Kwando.

Menurutnya, sistem ini menjadi langkah maju dalam menjaga konsistensi perencanaan agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain mengakomodasi aspirasi lokal, RKPD 2027 juga diselaraskan dengan program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, pengembangan koperasi, pendidikan, dan program strategis lainnya.

Di sektor infrastruktur, Bappeda Teluk Bintuni tengah mempersiapkan pembangunan bandara dan pelabuhan.

Baca juga: Bupati Teluk Bintuni Paparkan Persoalan Energi dan Ketenagakerjaan di Hadapan Komite II DPD RI

Untuk bandara, pemerintah daerah fokus pada penyusunan master plan, dokumen AMDAL, serta pembebasan lahan.

“Hasil master plan akan kami ajukan ke Kementerian Perhubungan. Pembangunan fisik nantinya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, pengembangan pelabuhan masih menghadapi kendala akses jalan yang berada di kawasan cagar alam.

Pemerintah daerah terus mencari solusi agar proyek tetap berjalan.