CEO EcoNusa: Langkah Konservasi di Papua Barat Harus Beri Manfaat ke Masyarakat Adat
CEO EcoNusa meminta pemerintah Papua Barat membuat kebijakan yang mengedepankan perlindungan dan pemanfaatan terhadap alam.
Penulis: Safwan Ashari | Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Chief Executive Officer (CEO) EcoNusa, Bustar Maitar, meminta pemerintah Papua Barat membuat kebijakan yang mengedepankan perlindungan dan pemanfaatan terhadap alam.
Apalagi, kata Bustar, saat ini pemerintah daerah sedang fokus menjadikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi.
"Upaya perlindungan dan kepastian hak terhadap masyarakat adat harus perlu ditingkatkan," ujar Bustar kepada TribunPapuaBarat.com, Senin (21/6/2021).
Bustar mendorong para pemangku kebijakan untuk lebih banyak melakukan pengawasan.
Baca juga: Kronologi Petugas Gagalkan Pengiriman 3 Kontainer Kayu Merbau Tujuan Surabaya di Pelabuhan Sorong
"Jangan sampai ada pengiriman kayu ke luar daerah, namun tak mengantongi izin seperti yang terjadi di Sorong kemarin," ungkapnya.
"Kita ingin lihat langkah konservasi itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat adat, jangan biarkan kaum cukong mengambil alih hutan adat," tuturnya.
Menurut Bustar, sudah saatnya pemerintah melakukan upaya produktif sehingga masyarakat sejahtera dan hutannya pun terjaga.
"Kalau sudah begitu, masyarakat adat tidak akan tergiur dengan besarnya nilai yang ditawarkan cukong namun tidak memberikan kemanfaatan sama sekali," imbuh Bustar.
Baca juga: Lihat Langsung Keindahan Alam dan Masyarakat Adat di Tanah Papua, Ridho Slank: Jujur Aku Kagum
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan, kondisi Papua saat ini mirip seperti yang ada di Kalimantan.
"Pada 1980-an, kayu banyak sekali keluar dan lain sebagainya," ucap Bustar.
Ia berharap pengawasan terhadap penebangan pohon lebih banyak dilakukan. (*)
