Klaim Pembangunan Papua Kedepankan Pendekatan Kesejahteraan, Mahfud: Untuk KKB Pakai Penegakan Hukum

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Pembangunan di Papua diklaim Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat berdialog secara virtual bersama Kementerian Luar Negeri yang dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, serta perwakilan RI di Afrika, Kamis (15/7/2021).

Mahfud mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan di Papua, pendekatan kesejahteraan dilakukan terhadap seluruh aspek.

Sementara, pendekatan dialog dikedepankan dalam menghadapai separatisme yang masih terjadi di Bumi Cendrawasih.

"Terhadap isu Papua, pemerintah melakukan pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif semua aspek. Dalam menghadapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog, dan untuk KKB dilakukan penegakan hukum," ujar Mahfud, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Mahfud MD: Kesejahteraan di Papua akan Tercapai kalau Keamanan Kita Bangun dengan Sebaik-baiknya

Mahfud mengatakan, pihaknya sejauh ini telah berdialog cukup intens dengan para tokoh di Papua.

Dialog itu dilakukan baik dengan tokoh agama, masyarakat, pemerintah daerah hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Menurut dia, semuanya mendukung pembangunan Papua dilakukan dengan damai.

"Selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, keamanan masyarakat Papua dari ancaman terorisme juga harus dijamin negara dengan sebaik-baiknya," ujar dia.

Sementara itu, Duta Besar (Dubes) Selandia Baru Tantowi Yahya mengingatkan pemerintah tentang Papua agar tidak dijelaskan dengan narasi menggelontorkan uang yang banyak.

"Tapi dengan menyentuh isu utamanya yakni soal keadilan, perlakuan, dan penegakan HAM," kata dia.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD Ungkap Isi Pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua, Jelaskan Arahan Presiden

Adapun program pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dilakukan sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Program pembangunan tersebut dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. (*)

Berita lainnya terkait Papua

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mahfud Klaim Pembangunan Papua Kedepankan Pendekatan Kesejahteraan dan Dialog