PN Sorong Sebut Pemindahan 6 Tersangka Posramil Kisor Sudah Sesuai Prosedur: Ada Fatwanya dari MA

Pengadilan Negeri (PN) Sorong, membenarkan adanya pemindahan enam tersangka kasus penyerangan Posramil Kisor, ke Makassar.

Penulis: Safwan Ashari | Editor: Astini Mega Sari
(TribunPapuaBarat.com/Safwan Raharusun)
Humas Pengadilan Negeri Sorong Fransiscus Babthista menunjukkan fatwa dari Mahkamah Agung. 

Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Pengadilan Negeri (PN) Sorong, Papua Barat, membenarkan adanya pemindahan enam tersangka kasus penyerangan Posramil Kisor, ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Humas PN Sorong Fransiscus Babthista mengatakan, pemindahan tersebut tersebut berdasarkan dengan fatwa Mahkamah Agung (MA).

"Memang sudah ada fatwanya dari Mahkamah Agung untuk dipindahkan ke Sulawesi Selatan," ujar Fransiscus kepada sejumlah awak media, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: 6 Tersangka Posramil Kisor Dipindahkan ke Makassar, LBH Kaki Abu Sorong Surati Mahkamah Agung

Pengacara tersangka penyerangan Posramil Kisor menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Sorong.
Pengacara tersangka penyerangan Posramil Kisor menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Sorong terkait pemindahan kliennya ke Makassar. (TribunPapuaBarat.com/Safwan Raharusun)

Fransiscus mengatakan fatwa MA tersebut pun diperkuat dengan pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Jadi dasar hukumnya sudah sangat jelas, terkait pemindahan enam tersangka tersebut," tuturnya.

Terkait alasan pemindahan, pihaknya tetap merujuk pada surat permohonan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat kepada Mahkamah Agung melalui PN Sorong.

"Itu adalah permohonan dari penuntut umum (Kejaksaan Tinggi), maka kami kemudian melanjutkan ke Mahkamah Agung," ucap Fransiscus.

Baca juga: MY Tersangka Posramil Kisor Diduga Disiksa, Pengacara: Terpaksa Sebut Nama Keluarga

Sehingga, ketika surat tersebut masuk, kemudian ketua MA mengeluarkan surat keputusan.

"Surat keputusan itu untuk menunjukkan PN Makassar yang akan menyidangkan perkara tersebut," imbuhnya.

"Intinya surat itu bertujuan untuk menjaga ketertiban di Kota Sorong, dan menjaga netralitas baik hakim, jaksa serta saksi,"

Terkait substansi lain, pihaknya enggan berkomentar, sebab itu adalah pertimbangan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat. (*)

Berita terkait lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved