Dewan Adat Papua Blak-blakan soal DOB dan Otsus, Singgung Adanya Kepentingan Pribadi
pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua Barat, menuai kontroversi dari sejumlah kalangan termasuk DAP.
Penulis: Safwan Ashari | Editor: Roifah Dzatu Azmah
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPapuaBarat.com, Safwan Ashari Raharusun
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Wacana percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua Barat, menuai kontroversi dari sejumlah kalangan termasuk Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai.
Pasalnya, dinilai rencana DOB semata-mata dibuat untuk kepentingan orang tertentu di dalam pemerintah.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai Keliopas Meidodga.
"Mereka yang membahas terkait DOB itu sudah punya kepentingan pribadi," ujar Keliopas, kepada TribunPapuaBarat.com, Selasa (21/6/2022).
Baca juga: Ketua Dewan Adat Doberai Harap Kapolda Baru Papua Barat Adil dan Ikut Jaga Hak Ulayat Adat
Ia berujar, dari orang-orang itulah ikut serta dalam mendukung dana otonomi khusus (otsus) Papua jilid dua.
"Mereka itu sudah yang dukung dana otsus jilid dua atau tiga," tegas pria asli Arfak itu.
Padahal, ihwal dukung mendukung itu (otsus dan DOB) masih menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan masyarakat Papua.
"Kalau terima otsus dan DOB, harusnya buang baik-baik rumah dan sumberdaya manusia Papua," ungkapnya.
Pejabat Papua
Tak hanya itu, Keliopas juga blak-blakan terkait dana otsus dan DOB di Papua Barat.
"Yang bermain dengan dana otsus dan menikmati DOB semuanya adalah pejabat orang asli Papua," tegas Kepala Suku Besar Arfak.
Ia mengaku, jika DOB dan otsus turun dan transit di pemerintahan otomatis masyarakat tetap menolak.
"Kita harus terbuka agar mulai membangun dari kampung, sehingga memang ada dampak," jelasnya.
Kata dia, jika sistem tidak diperbaiki, sampai kapanpun pihaknya tak mengikuti keputusan pemerintah. (*)
