Pemprov Papua Barat Sudah Usulkan 9 Nama Calon Penjabat Bupati/Wali Kota ke Kemendagri

Pemprov Papua Barat Sudah Usulkan 9 Nama Calon Penjabat Bupati/Wali Kota ke Kemendagri, berikut penjelasan dari Sekda Pemprov Papua Barat

TribunPapuaBarat.com
LHKPN : Sekda Provinsi Papua Barat, Nataniel Mandacan, saat ditemui awak media di Manokwari usai apel pagi, Senin (1/8/2022). Foto : TribunPapuaBarat.com/F. Weking 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah mengusulkan sembilan nama calon penjabat bupati dan wali kota untuk diseleksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini disampaikan, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Papua Barat, Nataniel Mandacan, Senin (1/8/2022).

"Terkait berakhirnya masa jabatan tiga kepala daerah yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maybrat, sudah diusulkan sembilan nama," ujarnya kepada jurnalis.

Baca juga: Pendaftaran Parpol Berlaku Tingkat Pusat, Ketua KPUD Kota Sorong: Kami Hanya Verifikasi Berkas

Baca juga: Demi Sekolah Kepala Distrik di Manokwari Ini Jalan Kaki 7 Hari 7 Malam dari Pegaf ke Manokwari

Dari usulan itu, pemerintah pusat akan memutuskan satu calon yang menjadi penjabat kepala daerah.

"Prosesnya sudah jalan. Nama-namanya belum bisa disiarkan," katanya.

Ia menjelaskan, usulan dari pemerintah provinsi terlebih dahulu diserahkan ke pemerintah pusat.

Sehingga, nama yang diusulkan tersebut tidak sesuai dengan usulan dari DPRD kabupaten maupun kota.

"Iya, memang beda. Provinsi usulkan dengan nama-nama yang ditentukan dari provinsi," ujarnya.

Sedangkan, Kepala Biro Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Agustinus Rumbino menambahkan, sembilan nama calon penjabat kepala daerah diusulkan sejak dua pekan lalu.

Seluruh calon yang diusulkan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) murni.

"Penunjukannya itu kewenangan pemerintah pusat, siapa yang lebih berkompeten," tegas dia.

Setelah tiga nama terpilih sebagai penjabat, kata dia, proses pelantikan diselenggarakan bersamaan pada 22 Agustus 2022 mendatang.

Baca juga: Segera Hadir Wisata Kuliner Khas Nusantara di Manokwari, Sambut HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia

Baca juga: Minat Masyarakat Papua Barat Gunakan Pesawat Tinggi Jadi Penyumbang Terbesar Inflasi

Ia berharap, sosok yang dipilih pemerintah pusat tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Agar roda penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan maksimal sembari menunggu   hasil Pilkada 2024.

"Jangan sampai ada polemik. Ini bukan pesta demokrasi," jelas Rumbino.

Sebagai informasi, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat    serta Bupati dan Wakil Bupati Sorong akan berakhir pada 22 Agustus 2022.

Sedangkan jabatan   Wali Kota Sorong dan Wakil Wali Kota, berakhir 30 Agustus 2022.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved