Ada 6 Daerah Stunting Tertinggi di Papua Barat, Bappeda Alokasikan Rp 23 Miliar untuk Penanganan

Ada 6 Daerah Stunting Tertinggi di Papua Barat, Bappeda Alokasikan Rp 23 Miliar untuk Penanganan

Tribun PapuaBarat.com
Kepala Bappeda Papua Barat, Dance Sangkek saat ditemui awak media di Manokwari, Selasa (2/8/2022). Foto: TribunPapuaBarat.com/F. Weking 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengalokasikan anggaran untuk penanganan masalah stunting sekitar Rp 23 miliar.

"Anggaran untuk tematik stunting, tapi kalau yang lainnya juga cukup besar," ujar Kepala Bappeda Papua Barat, Dance Sangkek saat ditemui awak media di Manokwari, Selasa (2/8/2022).

Menurut dia, besaran anggaran dari provinsi belum mampu menjawab delapan langkah konvergensi penanganan stunting.

Baca juga: BNNP Tetapkan Kabag REN Sebagai Tersangka, Kapolda: Polisi Mencoreng Nama Baik Harus Dihukum

Baca juga: Keluar Sebagai Juara, Tim Fakfak Mewakili Kodam Kasuari di Grand Final e-Sport Piala Kasad

Oleh sebabnya, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang dimaksud melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

"Kita sudah sosialisasikan ke kabupaten dan kota untuk masukan stunting," sebut Dance.

Ia melanjutkan, alokasi anggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Bappeda melainkan sejumlah stakeholder teknis. Seperti dinas kesehatan, dinas perumahan rakyat dan pekerjaan umum, serta lainnya.

Untuk mencapai penanganan stunting secara maksimal, perlu dibangun kerja tim atau kerja kolaborasi lintas elemen.

"Karena target penurunan kasus stunting tahun 2023 itu 19 persen," ucapnya.

Ia melanjutkan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terus dilakukan agar perencanaan program serta pelaksanaan berjalan optimal.

Di sisi lain, wakil bupati dan wakil wali kota merupakan Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) di masing-masing daerah.

"Koordinasi sangat baik, karena mereka merasa ini merupakan masalah bersama," ucap Dance.

Sebelumnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) melaporkan, ada enam kabupaten menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Papua Barat.

Meliputi Pegunungan Arfak (40,1 persen), Sorong Selatan (39,6 persen), Tambrauw (39,4 persen), Maybrat (34,5 persen), Raja Ampat (31,1 persen), dan Teluk Wondama (31 persen).

Baca juga: Realisasi Bantuan di Papua Barat Tercatat 800 Penerima, Berikut Keterangan Biro Kesra Pemprov

Baca juga: Kedatangan Kapolda Papua Barat di Polres Sorong Kota Disambut dengan Upacara Adat Moi

Sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki persentase stunting kurang dari 30 persen.Yaitu Kabupaten Sorong (28,7 persen), Kaimana (28,5 persen), Manokwari Selatan (28,5 persen), Teluk Bintuni (27,5 persen), Manokwari (26,9 persen), Fakfak (26 persen), dan Kota Sorong (19,9 persen).

Menurut Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, Philmona Maria Yorollo optimalisasi intervensi penanganan stunting maka, perlu dibentuk TPPS hingga level distrik dan kampung.

"Pembentukan tingkat distrik sudah 75,6 persen. Kalau tingkat kampung sudah 91,5 persen," kata Philmona.

Ia menambahkan, pembentukan TPPS sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penanganan Stunting.

"Sehingga, penanganan dapat dilakukan secara terintegrasi," kata Philmona.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved