Berita Papua Barat

Direktur RSUD Papua Barat Bakal Jaga tak Ada Kecurangan JKN-KIS

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Papua Barat, dr Arnold Tiniap mengklaim saat ini tidak ditemukan kecurangan

TribunPapuaBarat.com/Safwan Ashari Raharusun
JKN KIS - Direktur RSUD Papua Barat, dr Arnold Tiniap mengklaim selama ini tidak ada kecurangan atau fraud dalam program JKN-KIS. Kendati telah resmi menjadi FKRTL program tersebut, Kamis (15/6/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Papua Barat, dr Arnold Tiniap mengklaim saat ini tidak ditemukan kecurangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dia menyebut, mulai Selasa (1/3/2022), RSUD Papua Barat resmi bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari.

Setelah memenuhi syarat mutlak dan teknis, dalam rangkaian penilaian atau assessment oleh BPJS Kesehatan Cabang Manokwari.

"Sejak awal saya sudah imbau ke seluruh tenaga kesehatan dan staf untuk melayani setulus hati. Makanya, hasil audit selama ini tidak ada kecurangan atau fraud program JKN di RSUD Papua Barat, sejak diresmikan 9 Mei kemarin," ujarnya.

Baca juga: HWDI Papua Barat Sebut Penyandang Disabilitas Banyak Alami Kendala Akses Pemilih

Baca juga: HWDI Papua Barat Sebut Perhatian Pemerintah kepada Penyandang dan Organisasi Disabilitas Minim

Dia menjelaskan, kecurangan atau fraud dalam program JKN-KIS, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Masuk golongan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), sambung dia, ada beberapa bentuk kecurangan yang perlu dihindari oleh pihak rumah sakit tipe C tersebut.

Seperti memanipulasi diagnosis pasien pemegang kartu JKN-KIS. Imbasnya klaim pembayaran ke BPJS Kesehatan tak sesuai yang seharusnya.

Menurutnya, mekanisme pembayaran BPJS Kesehatan di FKRTL setara rumah sakit, menggunakan sistem paket Indonesian – Case Based Groups (INA-CBG’s).

Atau besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKRTL, atas paket layanan yang didasarkan pengelompokan diagnosis penyakit.

Tanpa memperhatikan jumlah tindakan atau pelayanan yang diberikan.

"Nah ini yang berulang kali kita ingatkan ke dokter dan tenaga kesehatan kita, supaya berpegang kepada kode etik profesinya," katanya.

Baca juga: Temukan Kecurangan Rujukan Berjenjang JKN-KIS, BPJS Perketat Pengawasan

Baca juga: Temukan Kecurangan Rujukan Berjenjang JKN-KIS, BPJS Perketat Pengawasan

Sedangkan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Deny Jermy Eka Putra Mase menambahkan, penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Maret lalu, membuat RSUD Papua Barat menjadi FKRTL ke delapan di wilayah kerjanya.

Dia mengungkapkan, satu dari payung hukum program JKN-KIS diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Beleid itu mengatur tentang pencegahan dan penanganan kecurangan (Fraud), serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan.

(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved