Komisi I DPR Papua Barat Optimistis 384 P3K Diangkat Jadi ASN

Ketua Komisi I DPR Papua Barat, Abdullah Gazam, mengatakan sinkronisasi dan harmonisasi data jumlah P3K sudah dilakukan bersama BKD Papua Barat.

Penulis: Fransiskus Salu Weking | Editor: Tarsisius M
TRIBUNAPUABARAT.COM/F WEKING
P3K - Ketua Komisi I DPR Papua Barat, Abdullah Gazam, bersama Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Karel Dedaida, saat ditemui awak media di Manokwari setelah rapat bersama BKD Papua Barat dan Tim 512, Rabu (21/9/2022). 

Laporan wartawan Tribunpapuabarat.com, Fransiskus Salu Weking

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat optimistis 384 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Ketua Komisi I DPR Papua Barat, Abdullah Gazam, mengatakan sinkronisasi dan harmonisasi data jumlah P3K sudah dilakukan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat.

Hasilnya, dari 512 honorer daerah yang kini berstatus P3K dikerucutkan menjadi 384 orang.

"Alhamdulillah data tim 512 sama persis dengan BKD yaitu 348 orang," ucap Abdullah Gazam setelah rapat bersama BKD Papua Barat di Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu (21/9/2022). 

Kesesuaian data, ucapnya, menjadi landasan kuat upaya legislatif merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pengangkatan P3K Menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Kemudian, Komisi I DPR Papua Barat melanjutkan pertemuan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat untuk memfinalisasi ranperdasi.

Baca juga: Sekda Papua Barat tak Jamin 385 P3K Diangkat Jadi PNS: Jadi Berdoa, Semoga Tuhan Kabulkan

"Besok kami harmonisasikan dengan Bapemperda. Paling cepat Hari Senin, dokumennya sudah dibawa ke Jakarta," kata Abdullah Gazam.

Ia mengatakan pernyataan pesimisme yang dilontarkan Sekda Papua Barat Nataniel D Mandacan menjadi motivasi bagi Komisi I demi merealisasikan aspirasi tim 512.

Hal-hal yang tidak mungkin dapat berubah 100 persen melalui akses politik. 

Halaman
12
  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved