Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw Klaim IPM Papua Barat Terus Meningkat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan indeks pembangunan manusia (IPM) terus meningkat  selama 23 tahun terakhir.

Hal ini ditandai dengan status IPM Papua Barat yang meningkat dari level rendah menjadi sedang.

"Terus mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun," kata Paulus Waterpauw saat memberi sambutan pada HUT ke-23 Provinsi Papua Barat, Rabu (12/10/2022). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik sejak tahun 2010 hingga 2021, ucapnya, IPM Papua Barat rata-rata naik mencapai 0,79 persen per tahun.

Dari 59,60 pada 2010 terus meningkat menjadi 65,25 pada 2021.

IPM tahun 2021 tumbuh 0,26 persen atau naik 0,17 poin dibanding capaian tahun 2020.

"Selama lima tahun lalu (2017) kita terus bekerja untuk mengubah IPM," ucap Paulus Waterpauw.

Baca juga: Perayaan HUT ke-23 Provinsi Papua Barat, Tim Pemekaran Beri Kritik: Jangan Lupa Sejarah

Menurut dia, capaian pembangunan manusia yang menunjukkan tren positif merupakan kerja keras seluruh elemen aparatur sipil negara baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Semua komponen pemerintah seperti badan usaha milik negara (BUMN), Badan usaha milik daerah (BUMND), lembaga sosial masyarakat, dan pelaku bisnis turut memberikan andil positif.

"Prestasi ini berkat dukungan semua elemen," ujar Paulus Waterpauw.

Ia menyadari tantangan pembangunan di Papua Barat hingga masa mendatang cukup berat dan kompleks.

Dengan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, ucapnya, pemerintah dapat menggapai visi misi pembangunan.

"Melakukan perubahan yang signifikan di berbagai bidang pembangunan," kata Paulus Waterpauw.

Baca juga: Maknai HUT ke-23 Papua Barat, Dinas PUPR Fokus Peningkatan Konektivitas Jalan

Ia menjelaskan, Papua Barat sudah memasuki masa pembangunan lima tahun yang ketiga atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

RPJMD yang ketiga mengacu pada visi pembangunan Papua Barat dengan tema 'Provinsi Papua Barat yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari'.

Visi tersebut diterjemahkan melalui delapan misi pembangunan daerah yaitu menanamkan otonomi khusus sebagai paradigma baru pembangunan, memacu peningkatan perekonomian wilayah, penanggulangan kemiskinan, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Ada juga visi mewujudkan pemerataan pembangunan, mendorong sumber daya manusia yang kontributif dalam pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.

"Ada juga pelestarian lingkungan alam dan budaya," ucap Paulus Waterpauw.

Ia menegaskan, visi dan misi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun rencana strategis (Renstra) pembangunan masa mendatang.

Baca juga: Pj Gubernur Paulus Waterpauw Pimpin Ziarah TMP Sanggeng Dalam Rangka HUT ke-23 Provinsi Papua Barat

Penyusunan renstra tetap mengedepankan pelayanan masyarakat agar dapat menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.

"Secara bertahap, tapi segera terwujud pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Paulus Waterpauw.

Sebelumnya, Paulus Waterpauw menuturkan, pemerintah provinsi berkomitmen untuk menggenjot peningkatan IPM melalui program kerja yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Diharapkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia Papua Barat menjadi ke-23 tahun.

"Kami sedang merancang program tahun 2023 dan itu sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi," kata Paulus Waterpauw.

Pemerintah provinsi juga tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan asupan gizi bagi ibu dan anak.

Hal tersebut telah dibahas dalam rapat bersama pimpinan OPD di lingkup pemerintah provinsi.

"Ibu dan anak-anak perlu gizi demi tumbuh kembang generasi muda Papua akan datang," ucap Paulus Waterpauw.

Baca juga: Pj Gubernur Paulus Waterpauw Pimpin Ziarah TMP Sanggeng Dalam Rangka HUT ke-23 Provinsi Papua Barat

Selain itu, perbaikan mutu pendidikan menjadi konsentrasi pemerintah daerah hingga masa mendatang.

Berbagai langkah yang dilakukan antara lain perbaikan infrastruktur pendidikan dan penambahan jumlah guru di seluruh wilayah.

Kemudian, peningkatan perekonomian masyarakat digalakkan melalui program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Di sisi lain, upaya pengendalian inflasi terus dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat pada era ketidakpastian perekonomian global.

Perlu diketahui, IPM empat daerah di Papua Barat berstatus rendah (IPM kurang dari 60).

Yaitu Tambrauw (IPM 53,71), Pegunungan Arfak (56,13), Maybrat (59,70) dan Manokwari Selatan (58,85).
 
Kemudian, tujuh daerah berstatus IPM sedang (60 sampai 70) meliputi Fakfak, Kabupaten Sorong, Kaimana, Teluk Bintuni, Raja Ampat, Sorong Selatan dan Teluk Wondama.

Sedangkan daerah dengan status IPM tinggi (70 sampai 80) hanya Kota Sorong (78,49) dan Kabupaten Manokwari (72,02).

Kondisi menggambarkan disparitas atau kesenjangan IPM antar kabupaten dan kota di Papua Barat masih sangat tinggi.(*)