Berita Papua Barat
Pj Gubernur Papua Barat Paparkan Program Pengendalian Inflasi saat Rakor dengan Wamendagri
Pj Gubernur Papua Barat Paparkan Program Pengendalian Inflasi saat Rakor dengan Wamendagri menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, intervensi pasar
Penulis: R Julaini | Editor: Libertus Manik Allo
lihat foto
Walau begitu ada tantangan yang dihadapi dalam pengendalian inflasi di Papua Barat yakni Off Boarding Tenaga Kerja Train 3 BP Tangguh LNG ditambah 17.000 pekerja yang mayoritas menggunakan moda transportasi udara yang tidak diikuti oleh penambahan armada transportasi udara.
Hal ini berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan udara, termasuk faktor cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi akibat badai La Nina di akhir tahun 2022.
"Badai La Nina berpotensi menurunkan tingkat produktivitas nelayan," ujar Paulus Waterpauw.
Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapatkan peluang yang sangat terbuka dalam upaya pengendalian inflasi yaitu penandatangan nota kesepahaman Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) di Aceh dengan lim gubernur yang akan dikonkretkan dalam kerjasama antar daerah.
"Ini juga bisa menjadi peluang perluasan kerjasama dengan daerah lain,” pungkas Waterpauw menuturkan.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengapresiasi 10 provinsi yang berhasil mengendalikan inflasi, termasuk Papua Barat.
Dengan capaian ini, Kemenkeu memberikan dana insentif daerah (DID) besarannya lebih dari Rp 10 miliar kepada 10 provinsi tersebut.
(*)
