Nama Muhammad Musa’ad Beredar akan Dilantik sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Muhammad Musa’ad dikabarkan telah ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya.

Nama Muhammad Musa’ad telah beredar di beberapa media sosial, dan grup-grup whatsapp yang akan menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya.

Rencananya, pelantikan Muhammad Musa’ad akan dilakukan bersamaan dengan peresmian Provinsi Papua Barat Daya, di Jakarta, pada Jumat (8/12/2022).

Baca juga: Besok Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dilantik, Yanto Ijie: Kami Dukung Keputusan Presiden

Baca juga: Perbandingan Jumlah Penduduk Papua Barat Daya dan Papua Barat, Provinsi Induk Lebih Sedikit

TribunPapuaBarat.com mencoba mengonfirmasi langsung kepada Muhammad Musa’ad perihal informasi tersebut.

Hingga kini, konfirmasi tersebut masih belum mendapatkan respons.

Namun, Tribun juga mencoba mengonfirmasi terhadap orang terdekatnya, yang membenarkan Muhammad Musa’ad telah berada di Jakarta.

"Beliau sedang konsen dengan persiapan. Kalau tidak ada perubahan besok dilantik pukul 13.30 WIB," jawabnya, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Pj Gubernur Papua Barat Daya Dilantik Besok, Undangannya Beredar di Media Sosial

Sebagai informasi Muhammad Musa’ad saat ini menjabat Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Provinsi Papua.

Ia merupakan pria kelahiran Fakfak, Papua Barat.

Sebelumnya, undangan perihal peresmian dan pelantikan Pj Gubernur Papua Barat Daya telah beredar.

Di dalam undangan tersebut, Pj Gubernur Papua Barat Daya akan dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Peresmian dan pelantikan Pj Gubernur Papua Barat Daya dijadwalkan dilantik pada Jumat, 9 Desember 2022, pukul 13.30 WIB.

Lokasi pelantikan di Sasana Bhakti Praja Gedung Lantai 3 Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7, Jakarta Pusat.

Undangan tersebut ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro.

Baca juga: Peresmian dan Pelantikan Pj Gubernur Papua Barat Daya Dipercepat, Yanto Ijie: Minggu Ini

Perihal undangan peresmian dan pelantikan tersebut juga telah diketahui Juru Bicara Tim Deklarator Pemekaran Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie.

Pihaknya mendukung penuh keputusan dari Presiden Jokowi terkait sosok yang akan menjadi penjabat gubernur, baik orang asli Papua (OAP) maupun non OAP.

"Kami sudah mengetahui undangan pelantikan dan peresmian Provinsi Papua Barat Daya. Kami hormati keputusan Bapak Presiden Joko Widodo, karena ini hak prerogatif beliau," kata Yanto Amus Ijie kepada Tribunpapuabarat.com di Sorong, Kamis (9/12/2022).

Selaku tim deklarator pemekaran, pihaknya tidak lagi mempersoalkan sosok yang akan menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.

Namun, roda pemerintahan Papua Barat Daya tetap dikawal agar berjalan maksimal demi mencapai tujuan pemekaran sesuai aspirasi masyarakat.

"Siapapun yang dilantik baik orang Papua maupun non Papua kami dukung 100 persen," ujar Yanto Amus Ijie.

Provinsi Papua Barat Daya telah disahkan DPR RI sebagai daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua.

Baca juga: Pembentukan KPU Papua Barat Daya Terhambat, Padahal Tahapan Pencalonan Anggota DPD Sudah Dimulai

Pengesahan itu dilaksanakan dalam sidang paripurna DPR RI di Jakarta, sekira pukul 13.10 WIT, Kamis (17/11/2022) lalu.

Sebelum disahkan, laporan hasil pembahasan RUU Provinsi Papua Barat Daya terlebih dulu dibacakan oleh Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Daus.

"Kami tanyakan apakah setuju RUU Papua Barat Daya disahkan?" ujar Ketua DPR RI Puan Maharani, saat memimpin sidang paripurna dewan.

"Setuju," ujar serempak anggota dewan yang hadir.

Adapun Ibu Kota Papua Barat Daya adalah Kota Sorong.

Sedangkan, cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari lima kabupaten dan satu kota, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat dan Tambrauw. (*)