DPRD Kota Sorong Setuju 9 Raperda, Ini Catatan Khusus kepada Pj Wali Kota George Yarangga

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Lima fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong menyetujui sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong.

Kelima Fraksi yang setuju sembilan Raperda usulan Pemkot Sorong masing-masing Demokrat, Golkar, Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gerakan Persatuan Indonesia (GPI), dan Amanat Kesejahteraan Bangsa.

Meskipun disetujui, ada beberapa catatan khusus yang ditujukan kepada Pj Wali Kota Sorong, George Yarangga.

Persetujuan dan catatan itu disampaikan dalam rapat pleno XXIV Paripurna XII yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Elisabeth Nauw, pada Rabu (28/12/2022).

Elisabeth Nauw menjelaskan, rapat kali ini mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Sorong terhadap materi Raperda Tahun Anggaran 2022.

"Dalam rapat paripurna itu kelima fraksi DPRD menyampaikan pernyataan sikap terhadap materi Raperda usul Pemerintah Kota Sorong TA 2022," katanya kepada TribunPapuaBarat.com, Kamis (29/12/2022).

Baca juga: DPRD Kota Sorong Temui Pendemo, Janji Hapus Antre BBM

Meski disetujui, ada banyak pendapat dari berbagai fraksi, termasuk Golkar.

Pendapat itu disampaikan Fraksi Golkar melalui Elly Nio yang membacakan pendapat akhir.

Fraksi Golkar mengimbau kepada Pj Wali Kota Sorong untuk dapat melihat kembali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Hal itu terutama dalam menjalankan program-program terkait pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.

"Di mohon agar anggarannya dapat ditambahkan agar OPD-OPD tersebut dapat bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Elly Nio.

Baca juga: 6 DPRD Kota Sorong Temui Pendemo, Satu Jam Berorasi Tolak BBM Naik

Fraksi Golkar menganggap perlu untuk menjadi perhatian agar segera memfungsikan pasar modern, yang telah dibangun.

Pj Wali Kota Sorong, George Yarangga diminta tegas kepada masyarakat yang masih berjualan di pinggir jalan eks Pasar Boswesen.

Ia meminta, pemerintah menertibkan para pedagang tersebut, dan memindahkan ke Pasar Modern Rufei.

“Karena di pasar tersebut telah disediakan lokasi khusus untuk pasar Mama-mama Papua, dalam melakukan transaksi jual-beli,” katanya.