Profil Sanusi Rahaningmas, Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Periode 2019-2024

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Provinsi Papua Barat memiliki empat orang yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia periode 2019-2024.

Satu dari empat orang tersebut adalah, Sanusi Rahaningmas

Sebelum menjadi senator, pria kelahiran 16 September 1963 ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Keagamaan Republik Indonesia sejak 1987.

Baca juga: KPU Papua Barat Daya Nyatakan Dokumen Dukungan Sanusi Rahaningmas Lengkap 100 Persen

Baca juga: Sanusi Rahaningmas Serahkan Dokumen Sarat Dukungan di KPU Papua Barat Daya, Fatmawati: Kita Periksa

Sanusi Rahaningmas aktif dalam sebuah organisasi sejak masa sekolah.

Tercatat, ia pernah menjadi Ketua OSIS SMA Negeri Lateri Ambon periode 1982-1984 dan Sekretaris PII Banguala Ambon 1983-1984.

Dari Ambon, Sanusi Rahaningmas pindah ke Sorong dan kembali aktif dalam organisasi dan menjabat sebagai Sekretaris Karang Taruna Mutiara Sorong 1986-1988, Sekretaris PII Sorong 1987-1989, Wakil Ketua DPD KNPI Sorong 1993-1995, Sekretaris Al Ikhwan Kei Sorong 1995-1997.

Selain itu, Sanusi merupakan aktivis HMI pada masa kuliahnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua HMI Komisariat STIA Al Amin Sorong 1997-1999 kemudian Wakil Ketua HMI Cabang Kota Sorong 1999-2000.

Sanusi Rahaningmas juga aktif dalam organisasi Ikatan Keluarga Halmahera Utara (IKHU) sebagai Sekretaris pada tahun 1993-1995 kemudian Ketua pada tahun 2001-2003.

Ia memulai karir di dunia politik ketika mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat pada 2004 lalu.

Saat itu, dirinya terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Papua Barat dari PNBK untuk periode 2004-2009.

Sanusi pun kembali menjadi anggota DPRD Papua Barat untuk periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Partai PKB.

Di tahun 2019, Sanusi Rahangnimas mencalonkan dirinya sebagai anggota DPD RI dapil Papua Barat, dan terpilih.

Kali ini, Sanusi Rahaningmas kembali mencalonkan dirinya sebagai anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya.

Dukungan dari warga kepada dirinya pun telah diserahkan ke KPU Papua Barat Daya untuk diperiksa.

Setelah diperiksa, dukungan tersebut dinyatakan lengkap.

(*)